1 Foto Copy KTP Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.- (Pemohon Berdomisili di Kab. Kaur)
2 Foto Copy Surat Nikah Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
3 Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
4 Foto Copy Akta Kelahiran anak (apabila sudah punya anak) Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
5 Poto Copy surat permberkatan Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6.000,-
6 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6.000,- dan Soft Copy (CD)
7 Biaya Panjar
Checklist permohonan-pengesahan-perkawinan
« Next: SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1, 2, DAN 3 TAHUN 2017 SERTA SK DIRJEN BADILUM TENTANG PEDOMAN STANDAR PTSP »« Previous: Syarat Mengajukan Permohonan Wali Ijin Jual atau Wali Pengampu
BERITA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
BERITA BADILUM
Wkma Bidang Non Yudisial Kunjungi Ditjen Badilum, Bahas Konsolidasi Satu Data
wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial, ... selengkapnya
Kumpulkan Pimpinan 382 Pengadilan Negeri, Ditjen Badilum Beri Pembinaan Tentang Komitmen Pelaksanaan Tugas
pada Senin, 5 Oktober 2026, Ditjen Badilum Selenggarakan Pembinaan ... selengkapnya
Ditjen Badilum Gelar Audiensi Dengan Bsdk, Bahas Rancangan Naskah Urgensi
direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menerima Tamu Dari Pusat ... selengkapnya
BERITA MAHKAMAH AGUNG
- tidak dapat menampilkan berita ...
Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Putusan Pengadilan Negeri
Berdasarkan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan