1 Foto Copy KTP Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.- (Pemohon Berdomisili di Kab. Kaur)
2 Foto Copy Akta Nikah Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
3 Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
4 Foto Copy Akta Kelahiran Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
5 Poto Copy Ijazah Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
6 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6.000,- dan Soft Copy (CD)
Checklist permohonan-perubahan-nama
« Next: Pelayanan Tilang »« Previous: UPACARA HARI LAHIR PANCASILA
BERITA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
- tidak dapat menampilkan berita ...
BERITA BADILUM
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Lakukan Seleksi Pada Calon Pimpinan Pengadilan Tinggi
direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Kembali menyelenggarakan Seleksi Calon Pimpinan ... selengkapnya
Jaga Semangat Pancasila, Pejabat Dan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Ikuti Upacara Kesaktian Pancasila Dengan Khidmat
demi Mengenang Para Pahlawan Yang Gugur Dan Menjaga Semangat Pancasila, ... selengkapnya
Mahkamah Agung Ri Laksanakan Seleksi Ujian Tertulis Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (phi) Tahun 2023
hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (phi) Memiliki Peran Penting ... selengkapnya
BERITA MAHKAMAH AGUNG
- tidak dapat menampilkan berita ...
Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Putusan Pengadilan Negeri
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan