Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bintuhan

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu 38963

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bintuhan

JDIH

Electronic Court System of Mahkamah Agung RI

Elektronik Surat Keterangan

e – Tilang

Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan

JENIS PELAYANAN PTSP HUKUM

  1. Permohonan pendaftaran pendirian CV;
  2. Permohonan waarmarking surat-surat;
  3. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
  4. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;
  5. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
  6. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
  7. Permohonan legalisasi surat;
  8. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144;
  9. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
  10. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
  11. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;
  12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum di Pengadilan Negeri Bintuhan

 

SYARAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM:

  1. Asli & Fotokopi Akta Pendirian Disertai Perubahannya;
  2. Asli & Fotokopi NPWP Badan Hukum Tsb;
  3. Asli & Fotokopi Identitas Pengurus Badan Hukum Tsb;

SYARAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK BERPERKARA:

  1. Formulir Permohonan;
  2. Asli & Fotokopi SKCK;
  3. Asli & Fotokopi Identitas Pemohon.

SYARAT PERMOHONAN IZIN MELAKUKAN PENELITIAN:

  1. Surat Permohonan;
  2. Surat Pengantar Lembaga Terkait;
  3. Proposal Penelitian.

SYARAT MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI:

  1. Melengkapi Formulir Informasi;
  2. Asli & Fotokopi Identitas.

Materi Pengaduan:

  1. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dan disiplin pegawai;
  2. Pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang/jabatan;
  3. Perbuatan tercela, mal administrasi & pelayanan publik yang tidak memuaskan;
  4. Pelanggaran hukum acara.

Hak Pelapor:

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
  2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
  4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN:

Disampaikan secara Tertulis ke Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan atau Pengadilan Tinggi Bengkulu atau kunjungi Website: https://siwas.mahkamahagung.go.id

 

PELAYANAN PTSP MEJA PIDANA

  1. PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA DARI PENYIDIK/PENUNTUT UMUM:

Syarat Kelengkapan Berkas :

  1. Surat Pelimpahan Berkas (P.31)
  2. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (T-6)
  3. Surat Perintah Penahanan (T-7)
  4. BA Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-10)
  5. Surat Dakwaan (P-29)
  6. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat (P-33)
  7. Tanda Terima Barang Bukti (P-34)
  8. BAP Polisi
  9. Soft Copy Dakwaan
  1. PENDAFTARAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Syarat Kelengkapan Berkas:

  1. Surat Permohonan
  2. Softcopy Surat Permohonan
  3. Surat Kuasa
  1. PERMOHONAN DAN/ATAU PENCABUTAN PERLAWANAN, BANDING, KASASI, PK HINGGA GRASI;

Syarat Kelengkapan Berkas :

  1. Surat Permohonan
  2. Softcopy Surat Permohonan
  3. Surat Kuasa
  1. PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN, PENYITAAN & PERMUSNAHAN BARANG BUKTI YANG DIBERIKAN OLEH KETUA PENGADILAN

Syarat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyitaan atau  Penggeledahan;

  1. Surat Permohonan
  2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyitaan atau Penggeledahan (SPDP)
  3. Laporan Kepolisian
  4. Surat Perintah Penyitaan atau Pengeledahan
  5. BAP Penyitaan atau penggeledahan
  6. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
  1. PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN YANG DIBERIKAN OLEH KETUA PENGADILAN 
  • Syarat Permohonan Perpanjangan Penahanan Dari Penyidik:
  1. Surat Pengantar
  2. Laporan Polisi
  3. Surat Perintah Penyidikan
  4. Surat Perintah Penahanan Oleh Penyidik
  5. Surat Perintah Penahanan Oleh Kejaksaan
  6. Berita Acara Penahanan Oleh Penyidik
  7. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan
  8. Berita Acara Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan
  9. Resume
  • Syarat Permohonan Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan:
  1. Surat Pengantar
  1. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan
  1. Surat Perintah Penahanan Dari Penuntut Umum
  1. Berita Acara Penahanan Dari Penuntut Umum
  1. Resume
  1. MENERIMA PERMOHONAN PEMBANTARAN, IZIN BEROBAT & IZIN BESUK YANG DIBERIKAN OLEH KETUA PENGADILAN

Syarat Kelengkapan Berkas:

  1. Surat Permohonan;
  2. Fotokopi KTP Pemohon;
  3. Surat Keterangan Sakit dari Dinas Kesehatan Terkait.
  1. HAL-HAL LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PROSES DAN INFORMASI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

Syarat pendaftaran surat kuasa:

  1. Surat Kuasa;
  2. Fotokopi kartu identitas;
  3. Fotokopi Berita Acara Sumpah & Kartu Advokat.
  1. PELAYANAN DIVERSI PIDANA ANAK
  • Syarat Kelengkapan Permohonan Penetapan Diversi Dari Penuntut Umum:
  1. Surat Permohonan
  2. Surat Kesepakatan Diversi Dari Penyidik
  3. Berita Acara Diversi Dari Penyidik
  4. Laporan Hasil Penelitian Dari Lapas
  5. Surat Kesepakatan Diversi Dari Penuntut Umum
  6. Berita Acara Diversi Dari Penuntut Umum
  7. Akta Kelahiran Anak/KK/Ijazah Anak
  • Syarat Kelengkapan Permohonan Penetapan Diversi Dari Penyidik
  1. Surat Permohonan
  2. Surat Kesepakatan Diversi
  3. Berita Acara Diversi
  4. Laporan Hasil Penelitian Dari Lapas
  5. Akta Kelahiran Anak/KK/Ijazah Anak

C. PELAYANAN PTSP MEJA PERDATA

  1. MENERIMA PENDAFTARAN GUGATAN BIASA DAN GUGATAN SEDERHANA;
  2. MENERIMA PENDAFTARAN PERKARA PERLAWANAN/BANTAHAN;
  3. MENERIMA PENDAFTARAN VERZET ATAS PUTUSAN VERSTEK;
  4. MENERIMA PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN;
  5. MENERIMA PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN/ATAU PENCABUTAN GUGATAN, BANDING, KASASI, PK DAN EKSEKUSI;
  6. MENERIMA MEMORI/KONTRA MEMORI BANDING, KASASI, DAN PK;
  7. MENERIMA PERMOHONAN SUMPAH ATAS DITEMUKANNYA BUKTI BARU DALAM PERMOHONAN PK;
  8. MENERIMA PERMOHONAN DAN PENGEMBALIAN TURUNAN PUTUSAN & SISA PANJAR BIAYA PERKARA;
  9. MENERIMA PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI, SITA EKSEKUSI, KONSINYASI, & PERMOHONAN PENGAMBILAN UANG HASIL EKSEKUSI DAN KONSINYASI;
  10. MENERIMA PERMOHONAN PERKARA SECARA PRODEO (CUMA-CUMA);
  11. MENERIMA HAL-HAL LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PROSES DAN INFORMASI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BINTUHAN.

 

Syarat Kelengkapan:

  1. Surat Permohonan/Gugatan beserta softcopy;
  2. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa Hukum);

D. PELAYANAN PTSP UMUM & KEUANGAN

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.

 






Rekapitulasi Data SIPP

Rekapitulasi Data SIPP Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.


 
Cari di Mahkamah Agung Republik Indonesia :  

Putusan Pengadilan Negeri

Daftar Putusan Pengadilan Negeri BintuhanBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut
RSS Berita Mahkamah Agung RI