Area II Penataan Tata Laksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada Zona Integritas menuju WBK.

Target yang ingin dicapai:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Pengadilan Negeri Bintuhan menuju WBK
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan Negeri Bintuhan menuju WBK.
3. Meningkatnya kinerja menuju WBK.

Untuk mencapai target tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan melakukan upaya dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Membuat SOP yang mengacu pada bisnis proses
2. Membuat SOP turunan yang diterbitkan oleh pusat
3. Membuat SOP inovasi

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen bisnis proses pusat, SOP pusat, SOP Inovasi

4. Memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai SOP dengan memasang informasi tentang alur atau prosedur layanan.

Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemasangan alur prosedur layanan dan foto-foto kegiatan.

5. Melakukan evaluasi SOP
6. Membuat laporan hasil evaluasi SOP
7. E-Office                                                                                                                                                                                                                        Pengukuran indikator ini dengan mengacu:

– sistem pengukuran kinerja unit melalui aplikasi E-Monev, SIPP, dan Komdanas

– sistem pengukuran inndividu melalui jurnal harian melaui aplikasi E-LLK

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung aplikasi E-Monev, SIPP,Komdanas dan E-LLK.

8. Memastikan manajemen SDM dengan menggunakan Aplikasi SIKEP
9. Pelayanan publik berbasis aplikasi : penggunaan IT di PTSP, SIPP, Antrian Sidang, Aplikasi PNBP Online, adanya Website dan adanya Sosial Media (FB, IG).

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data pendukung: Capture Website, aplikasi layanan dan media sosial.

10. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan teknologi informasi per 6 bulan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen monitoring
11. Keterbukaan informasi publik.

– Indikator yang dilakukan yang mengacu pada kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang sudah di terapkan di pengadilan Negeri Bintuhan meliputi:

– Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai sikap dan keterbukaan. Prosedur yang memadai dengan indikasi memiliki website yang mudah diakses

– Menerapkan keterbukaan informasi publik meliputi persyaratan berperkara, alur berperkara, papan panjar biaya perkara melalui spanduk/banner , website dan media sosial.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Capture anggaran DIPA di Website, Capture spanduk, Website dan Medsos.

12. Monitoring dan evaluasi.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan informasi publik. Membuat laporan hasil monitoring yang di dukung dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen laporan.

• BERITA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

  • Pemberian Materi Kepada Peserta Magang Oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu

  • Senam Bersama Pt Bengkulu Dan Pta Bengkulu Dalam Rangka Hut Ikahi Ke-70

  • Koordinasi Pengadilan Tinggi Bengkulu Ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Membahas Rencana Kegiatan Hut Ikahi Ke-70

• BERITA BADILUM

  • Pelantikan Drs. Wahyudin, M.si. Sebagai Widyaiswara Ahli Utama

    peralihan Dari Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional Merupakan ... selengkapnya

  • Dirjen Badilum Laksanakan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Pada 12 Pegawai Negeri Sipil (pns) Baru

    ... selengkapnya

  • Kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Pengadilan Di Batam

    direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Kembali Mengadakan ... selengkapnya

• BERITA MAHKAMAH AGUNG

  • Sekretaris Mahkamah Agung Lantik Dua Widyaiswara Dan 52 Asn

  • Mahkamah Agung Dan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Penguatan Kapasitas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

  • Badan Pengawasan Mahkamah Agung Menginisiasi Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (smap) Sebagai Upaya Mengatasi Penyuapan