1 Foto Copy KTP Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.- (Pemohon Berdomisili di Kab. Kaur)
2 Foto Copy Akta Nikah Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
3 Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
4 Foto Copy Akta Kelahiran anak Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
5 Foto Copy KTP Ayah dan ibu Kandung anak Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
6 Foto Copy Kartu Keluarga ayah dan ibu kandung anak Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
7 Foto Copy Akta Nikah ayah dan ibu kandung anak Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
8 Foto Copy SKCK Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
9 Foto Copy surat kesehatan badan Pemohon Leges POS
10 Foto Copy surat pernyataan penyerahan anak dari ayah dan ibu kandung anak kepada Pemohon leges POS
11 Photo Copy Surat Persetujuan Kades Tentang Adopsi Anak leges POS
12 Photo Copy Surat Keterangan Pengalihan Anak dari Kades leges POS
13 Photo Copy Surat Keterangan Penghasilan Pemohon leges POS
14 Photo Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kebutuhan anak dari Pemohon leges POS
15 Surat Permohonan dari Pemohon bermaterai Rp. 6.000,- dan Soft Copy (CD)
16 Biaya Panjar
Checklist permohonan-adopsi
Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Putusan Pengadilan Negeri
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Berita Mahkamah Agung RI- Sebanyak 137 Cakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xiv Tahun 2020, Mengikuti Tes Assessment Dan Wawancara Yang Di Selenggarakan Oleh Ma
- Di Forum Cina, Ketua Mahkamah Agung Ri Tekankan Pentingnya Membangun Perdagangan Yang Adil
- Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Melaksanakan Focus Group Discussion (fgd) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana
- Ketua Ma: Mahkamah Agung Ri Telah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Transnasional
- Pelantikan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Oleh Ketua Mahkamah Agung