PEMERIKSAAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU
KE PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
Bintuhan, 25 November 2015 – Pengadilan Negeri Bintuhan dilaksanakan Pemeriksaan dari Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap administrasi Kesekretariatan dan Kepaniteraan pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 yang terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ibu DR.Heru Iriani,S.H.,M.Hum, dua orang Hakim Tinggi Bapak Agung Suradi,S.H., Bapak Erry Mustianto,S.H.,M.H., Panitera/Sekretaris Bapak Chairul Sutrisno,S.H.,C.N.,M.M., Wakil Sekretaris Bapak Ujaja,S.H., dan Panitera Muda Pidana Tipikor Bapak Alidin,S.H.
Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Putusan Pengadilan Negeri
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Berita Mahkamah Agung RI- Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Ketua Mahkamah Agung
- Sebanyak 137 Cakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xiv Tahun 2020, Mengikuti Tes Assessment Dan Wawancara Yang Di Selenggarakan Oleh Ma
- Di Forum Cina, Ketua Mahkamah Agung Ri Tekankan Pentingnya Membangun Perdagangan Yang Adil
- Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Melaksanakan Focus Group Discussion (fgd) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana
- Ketua Ma: Mahkamah Agung Ri Telah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Transnasional