1 Foto Copy KTP Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
2 Foto Copy Akta Nikah Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
3 Foto Copy Kartu Keluarga Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
4 Foto Copy Akta Kelahiran anak (apabila sudah punya anak) Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
5 Surat Gugatan Bermaterai Rp. 6.000,- beserta copyannya sebanyak 6 rangkap
6 Soft Copy (CD) Surat Gugatan
7 Biaya Panjar
Checklist pengajuan-gugatan-perceraian
« Next: Syarat Pengajuan Gugatan »« Previous: Upaya Hukum Banding
BERITA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
BERITA BADILUM
Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pengadilan Negeri Purwodadi
"jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah", Tentunya Kita Sudah Tidak Asing Dengan ... selengkapnya
Penyerahan Piagam Penghargaan Evaluasi Implementasi Sipp (eis) Periode Oktober 2022
untuk Memastikan Kelancaran Penanganan Perkara Dan Memberikan Kemudahan Bagi Pencari ... selengkapnya
Kunjungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pengadilan Tinggi Ambon, Pengadilan Negeri Tual, Dan Pengadilan Negeri Ambon
tak Kenal Maka Tak Sayang, Hal Ini Yang Mendasari Kunjungan ... selengkapnya
BERITA MAHKAMAH AGUNG
Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Putusan Pengadilan Negeri
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan