BINTUHAN – Pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, diadakan acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bintuhan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Bintuhan, Perwakilan DPRD Kabupaten Bintuhan , Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kaur, Komandan Distrik Militer 0408 Bengkulu Selatan, serta Danposal Linau Kabupaten Kaur.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi / pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Pengadilan Negeri Bintuhan telah siap membangun Zona Integritas, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan, Bapak Purwanta, S.H., M.H. dalam sambutannya.
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bintuhan dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publiik.
Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bintuhan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan dengan disaksikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bintuhan, Perwakilan DPRD Kabupaten Bintuhan, Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kaur, Komandan Distrik Militer 0408 Bengkulu Selatan, serta Danposal Linau Kabupaten Kaur yang kemudian turut serta menandatangani piagam tersebut.
Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Putusan Pengadilan Negeri
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Berita Mahkamah Agung RI- Sebanyak 137 Cakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xiv Tahun 2020, Mengikuti Tes Assessment Dan Wawancara Yang Di Selenggarakan Oleh Ma
- Di Forum Cina, Ketua Mahkamah Agung Ri Tekankan Pentingnya Membangun Perdagangan Yang Adil
- Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Melaksanakan Focus Group Discussion (fgd) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana
- Ketua Ma: Mahkamah Agung Ri Telah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Transnasional
- Pelantikan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Oleh Ketua Mahkamah Agung