Bintuhan, 5 Maret 2025 – Bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II, Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Bapak Rama Wijaya Putra, S.H., M.H. didampingi oleh Wakil Ketua, seluruh Hakim, dan Plt. Sekretaris mengikuti serangkaian acara Pencanangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 2025.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai secara daring melalui Kanal Youtube Mahkamah Agung RI.
« Next: Closing Meeting Audit Internal AMPUH Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II »« Previous: Pertemuan Rutin dan Serasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode ke – 5
BERITA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
BERITA BADILUM
Ramadhan Sebagai Sarana Tingkatkan Kinerja Dan Integritas, Uah Beri Tausyiah Bagi Keluarga Besar Ditjen Badilum
bulan Ramadhan Sejatinya Merupakan Waktu Yang Harus Digunakan ... selengkapnya
Sekretaris Mahkamah Agung Ri Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi Iii Dpr Ri
pada Kamis, 13 Maret 2025, Sekretaris Mahkamah Agung Ri sugiyanto, ... selengkapnya
Dorong Adaptasi Sistem Peradilan Umum, Ditjen Badilum Bahas Implikasi Kuhp Baru
sebagaimana Cabang Ilmu Lainnya, Ilmu Hukum Juga Terus ... selengkapnya
BERITA MAHKAMAH AGUNG
Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Putusan Pengadilan Negeri
Berdasarkan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan