Bintuhan 23 Februari 2021, Humas Pengadilan Negeri Bentuhan_ Menggelar Sidang Secara Online dalam perkara pidana atas Nama Z Muslih alias Lihun Bin Buyung Gapar dengan Agenda Pembacaan Dakwaan, Sidang ditunda pada hari selasa tanggal 2 Maret 2021 dengan acara mendengarkan keterangan saksi.
« Next: Rapat Kelengkapan Dokumen Zi »« Previous: Rapat Monitoring Dokumen Zona Integritas.
BERITA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
BERITA BADILUM
Audiensi Ditjen Badilum Dengan Japan International Cooperation Agency (jica)
... selengkapnyaKunjungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pengadilan Negeri Blora
"jaga Integritas, Jaga Kekompakan, Dan Tetap Bangun Satker Bersama." Kurang ... selengkapnya
Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pengadilan Negeri Purwodadi
"jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah", Tentunya Kita Sudah Tidak Asing Dengan ... selengkapnya
BERITA MAHKAMAH AGUNG
Ketua Ma Resmikan Festival Akbar Baca Al-qurn Braile Dan Zikir Bersama 1000 Tunanetra Untuk Satu Indonesia
Lantik Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Kma Berpesan Integritas Merupakan Kunci Yang Akan Menentukan Baik Dan Buruknya Wajah Lembaga Kita
Tiga Puluh Tujuh Tahun Hidup Di Ranah Hukum, Iskandar Paputungan Akhirnya Jalani Purnabkti
Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Putusan Pengadilan Negeri
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan