Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bintuhan

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu 38963

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bintuhan

JDIH Pengadilan Negeri Bintuhan

Electronic Court System of Mahkamah Agung RI

Elektronik Surat Keterangan

e – Tilang

Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Ketua Mahkamah Agung

      jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, Sh., Mh Melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pada Hari Selasa 24/11/2020, Bertempat Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta.

      dalam Sambutannya Ketua Mahkamah Agung Mengatakan Membangun Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi, Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Adalah Komitmen Kita Bersama, Maka Untuk Mewujudkan Itu, Diperlukan Adanya Keterpaduan Dan Kekompakan Dari Seluruh Aparatur, Dari Tingkat Pusat Hingga Ke Daerah Agar Apa Yang Kita Cita-citakan, Yaitu Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, Dapat Tercapai Dengan Baik.

      lebih Lanjut M. Syarifudin Mengutarakan Bahwa Pencanangan Dan Pembangunan Zona Integritas Bukan Hanya Sebatas Slogan Untuk Diucapkan, Namun Menjadi Komitmen Untuk Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Cepat, Efektif, Dan Efisien, Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Peradilan.

      birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Ditentukan Oleh Faktor Manusianya, Sehingga Perlu Kita Sadari, Akan Pentingnya Integritas Serta Kejujuran, Dalam Melaksanakan Tugas Dan Pekerjaan Sehari-hari. Integritas Dan Kejujuran Adalah Nilai Moral Yang Sangat Mahal Harganya, Karena Saat Ini, Lebih Sulit Mencari Orang Yang Jujur Dan Berintegritas, Ketimbang Mencari Orang Yang Pintar, Ucap Mantan Ketua Kamar Pengawasan.

      diakhir Sambutan Kma Mengemukakan Integritas Dan Kejujuran Merupakan Aset Yang Sangat Berharga. Jangan Sekali-kali Dikorbankan Hanya Untuk Mendapatkan Keuntungan Sesaat, Namun Akhirnya Membawa Dampak Besar Bagi Nama Baik Dan Kehormatan Lembaga. Sebuah Pepatah Mengatakan Air Susu Sebelanga, Bisa Rusak Oleh Nila Setitik. Artinya, Tindakan Tercela Yang Dilakukan Oleh Segelintir Orang, Dapat Merusak Nama Baik Dan Kehormatan Bagi Lembaga Peradilan Di Seluruh Indonesia.

      selain Pencanangan Zona Integritas, Ketua Mahkamah Agung Juga Meresmikan Empat Aplikasi Yaitu Aplikasi Mis Dan Siratmil Versi Terbaru, Serta Aplikasi Teman Si Ganis Tun, Dan Aplikasi Desk Informasi.

      acara Pencanangan Zona Integritas, Juga Dihadiri Oleh Ketua Komisi Yudisial, Ketua Ombusmen, Badan Pusat Statistik, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I Dilingkungan Mahkamah Agung, Dan Para Undangan Lainnya. Acara Ini Dilaksanakan Sesuai Protokol Kesehatan Dengan Melakukan 3m: Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Dan Menjaga Jarak. (humas)

    • Sebanyak 137 Cakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xiv Tahun 2020, Mengikuti Tes Assessment Dan Wawancara Yang Di Selenggarakan Oleh Ma

      ciawi-bogor,senin 23 November 2020kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Dr. Zarof Ricar, S.h., S.sos., M.hum. Membuka Assement Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung Tahun 2020 Dengan Peserta Sebanyak 137 Orang. Proses Seleksi Hakimad Hocpengadilan Tindak Pidana Korupsi Masih Terus Berlangsung. Sebanyak 137 Calon Hakimad Hocyang Telah Lulus Seleksi Administrasi Dan Ujian Tertulis, Kini Harus Menjalani Tes Assessment Dan Wawancara Dengan Panitia Seleksi .ujian Assement Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xiv Tahun 2020.

      panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Melaporkan Kegiatan Seleksi Profile Assessment Calon Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tahap Xiv Tahun 2020 Ini Merupakan Tahap Akhir Dari Seluruh Rangkaian Kegiatan Seleksi Rekruitmen Calon Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tahap Xiv Tahun 2020. Dengan Rincian Jumlah Pelamar Secara Keseluruhan 331 Peserta, Terdiri Dari, Pelamar Tingkat Pertama (pn) 182 Peserta; Dan Pelamar Tingkat Banding (pt) 149 Peserta.

      dari Jumlah Tersebut, Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Sebanyak 299 Peserta, Terdiri Dari, Pelamar Tingkat Pertama (pn) 156 Peserta Dan Pelamar Tingkat Banding (pt) 143 Peserta.

      dari 299 Peserta Yang Telah Lulus Seleksi Administrasi, Selanjutnya Mengikuti Ujian Tulis, Dan Dinyatakan Lulus Sebanyak 137 Peserta, Terdiri Dari, Pelamar Tingkat Pertama (pn) 65 Peserta Dan Pelamar Ingkat Banding (pt) 72 Peserta.

      selanjutnya, Dari 137 Peserta Yang Dinyatakan Lulus Ujian Tulis Tersebut Setelah Dilakukan Uji Publik Berhak Mengikuti Ujian Pada Tahap Akhir, Yaitu, A. Seleksi Profile Assessment Yang Akan Dilaksanakan Selama 2 (dua) Hari, Mulai Senin, Tanggal 23 November 2020 S/d Selasa, Tanggal 24 November 2020; Dan, A. Dilanjutkan Dengan Wawancara Yang Akan Dilaksanakan Pada Rabu, 25 November S/d Kamis, 26 November 2020 Bertempat Di Kampus Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung Ri.

      bahwa Dalam Rangka Akuntabilitas Dan Transfaransi Dalam Penyelenggaran Seleksi Profil Assessment Dan Wawancara, Panita Seleksi Telah Mengundang Lembaga-lembaga Terkait Seperti: Komisi Yudisial (ky), Ombudsman, Mappi, Icw, Leip Dan Lain-lain.

      dari Sejumlah 137 Peserta Tersebut, Telah Hadir Dan Siap Mengikuti Kegiatan Profile Assessmen Dan Wawancara. Demikian Laporan Dari Sekretaris Balitbangdiklat Kumdil Dedy Waryoman,sh.,mh

      mengawali Sambutan Ini, Saya Menyampaikan Permohonan Maaf Dari Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Ri Bapak Dr. H. Suhadi, S.h., M.h. (ketua Pansel) Sedianya Beliau Yang Akan Membuka Kegiatan Profil Assessment Dan Wawancara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xiv Tahun 2020 Ini, Namun Karena Ada Kegiatan Konsinyering Penyelesaian Perkara Pada Kamar Pidana Yang Harus Selesai Pada Tanggal 23 November 2020, Maka Yang Mulia Menugaskan Saya Untuk Mewakili Membuka Kegiatan Ini.

      selaku Tuan Rumah, Saya Juga Menyampaikan Selamat Datang Kepada Para Peserta Profil Assessment Dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Serta Para Undangan Sekalian Di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Ri, Sekaligus Mohon Maaf Karena Masih Adanya Berbagai Kegiatan Diklat Dan Adanya Beberapa Renovasi Bangunan Di Lingkungan Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil Sehingga Penyelenggaraan Kegiatan Profil Assessment Dan Wawancara Kali Ini Tidak Senyaman Seperti Kegiatan-kegiatan Sebelumnya.

      sebagai Amanat Dari Pasal 10 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bahwa Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Harus Dilakukan Oleh Hakim Karir Dan Hakim Ad Hoc Dengan Komposisi Sebagaimana Ditentukan Oleh Undang-undang,

      mahkamah Agung Telah Beberapa Kali Menyelenggarakan Rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Untuk Memenuhi Kebutuhan Formasi Pada Pengadilan Tipikor Di Indonesia. Pada Tahun 2020 Ini, Mahkamah Agung Ri Telah Membuka Kembali Kesempatan Kepada Masyarakat Secara Luas Memanggil Putra-putri Terbaik Bangsa Untuk Mengikuti Rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Yang Dibagi Dalam 2 Tahap, Yaitu Tahap Xiii Dan Tahap Xiv. Kegiatan Pagi Ini Adalah Bagian Dari Rangkaian Terakhir Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xiv Yaitu Seleksi Profil Assessment Dan Wawancara.

      perlu Saya Sampaikan, Bahwa Pada Rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xiv Tahun 2020 Ini, Awalnya Diikuti Oleh 272 Orang Peserta Pelamar, Namun Dalam Seleksi Administrasi Tereliminasi 52 Orang Peserta Karena Tidak Memenuhi Syarat, Sehingga Yang Lulus Seleksi Administrasi Sebanyak 220 Orang Peserta.

      dari 220 Orang Peserta Yang Lulus Seleksi Administrasi Tersebut, Dilakukan Seleksi Ujian Tertulis Yang Dilakukan Secara Serentak Di Seluruh Indonesia, Ternyata Tereliminasi 83 Orang Peserta Dan Yang Lulus Ujian Tertulis Hanya Sebanyak 137 Orang Peserta Dan Mereka Berhak Untuk Mengikuti Ujian Profil Assessment Dan Wawancara.

      tindak Lanjut Dari Kelulusan Ujian Tertulis Tersebut, Para Peserta Dilakukan Penilaian Rekam Jejak Oleh Beberapa Lembaga Pemantau Dan Pengawasas Internal/eksternal Selama 30 Hari, Hal Tersebut Dimaksudkan Agar Hasil Penilaiannya Menjadi Bahan Masukan, Kajian, Dan Penilaian Bagi Panitia Seleksi Dalam Menentukan Kriteria Kelayakan Kelulusan Para Peserta.

      kegiatan Profil Assessment Dalam Dua Hari Kedepan, Akan Dilaksanakan Oleh Tim Assessment Dari Ppsdm Consultant Yang Mana Para Assessor Yang Tergabung Dalam Tim Assessment Tersebut Sudah Memiliki Kompetensi Dan Pengalaman Yang Cukup Serta Kualifikasi Sebagai Ahli Psykologi Yang Tidak Diragukan Lagi Dalam Melaksanakan Kegiatan Assessment Calon Hakim Ad Hoc Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri. Diharapkan Dari Hasil Kegiatan Profil Assessment Tersebut Diperoleh Gambaran Psikogram Secara Konfrehensif Tentang Karakter Psykologi Para Peserta, Untuk Menentukan Layak Tidaknya Para Peserta Diangkat Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor.

      bahwa Profesi Hakim Adalah Mulia Dan Terhotmat (officium Nobile). Hakim Adalah Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Yang Harus Menegakan Hukum Dan Keadilan. Oleh Karena Itu, Menjadi Seorang Hakim Disyaratkan Tidak Hanya Harus Pintar Dibidang Ilmu Hukum, Tetapi Juga Harus Benar Dan Berintegritas, Jujur Dalam Bertindak, Teguh Dalam Pendirian, Sehingga Dalam Melaksanakan Tugasnya Terutama Dalam Membuat Putusan, Tercermin Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan Yang Dinanti Oleh Masyarakat Pencari Keadilan.

      setelah Kegiatan Profil Assessment Tersebut, Para Peserta Akan Mengikuti Seleksi Wawancara Dengan Tim Pewawancara Yang Terdiri Dari Unsur Praktisi, Pejabat Mahkamah Agung Ri Dan Akademisi Yang Tergabung Dalam Tim Seleksi Mahkamah Agung Ri Yang Pelaksanaannya Akan Dilakukan Secara Offline (tatap Muka) Dan Virtual (daring). Selanjutnya Dari Hasil Seleksi Profil Assessment Dan Wawancara Tersebut Dikombinasikan Untuk Kemudian Dilakukan Rapat Penentuan Kelulusan Peserta Oleh Panitia Seleksi

      di Akhir Sambutan Ini, Saya Berharap Seluruh Peserta Dapat Mempersiapkan Diri Dengan Baik Dalam Mengikuti Seluruh Rangkaian Kegiatan Seleksi Dan Berkompetisi Secara Sehat, Jujur Dan Penuh Tanggung Jawab, Sehingga Dalam Seleksi Tahap Xiv Kali Ini Dapat Mengasilkan Calon-calon Hakim Ad Hok Tipikor Yang Professional Dan Berintegritas, Yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Lembaga Dan Sesuai Amanat Undang-undang.

      akhirnya, Kepada Seluruh Peserta Saya Mengucapkan Selamat Mengikuti Ujian Seleksi Profil Assessment Dan Dilanjutkan Wawancara, Jaga Kesehatan Dan Kebersihan Dengan Baik, Semoga Mendapatkan Hasil Yang Maksimal. Tidak Lupa Juga Saya Ingatkan Kembali Selama Mengikuti Kegiatan Ini Agar Setiap Peserta Tetap Mematuhi Protocol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Dengan Menjaga Jarak (fisical Distancing), Memakai Masker Dan Cuci Tangan Serta Selalu Menjaga Kebersihan.

      dengan Mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Seleksi Profil Assessment Dan Wawancana Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xiv Tahun 2020, Dengan Ini Secara Resmi Saya Nyatakan Dibuka.(ds/rs)

    • Di Forum Cina, Ketua Mahkamah Agung Ri Tekankan Pentingnya Membangun Perdagangan Yang Adil

      jakarta " Humas: Pandemic Covid-19 Yang Tersebar Di Seluruh Dunia Termasuk Di Indonesia Tidak Mengurangi Aktifitas Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Baik Di Forum Nasional Maupun Internasional. Berkat Teknologi Informasi, Semua Kegiatan Ketua Mahkamah Agung Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Sesuai Harapan.

      di Antara Beragam Kegiatan Baik Skala Nasional Maupun Internasional Yang Dihadiri Oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Adalah The China Forum On International Legal Cooperation (forum Cina Tentang Kerja Sama Hukum Internasional). Sejatinya, Syarifuddin Terbang Ke Beijing, Cina Pada 13 November Lalu Untuk Memberikan Sambutan Pada Acara Tersebut. Namun Karena Pandemi, Ketua Mahkamah Agung Ri Hadir Dan Menyampaikan Sambutannya Pada Acara Yang Dihadiri Oleh Para Ketua Mahkamah Agung Dari Berbagai Negara Tersebut Secara Virtual. Sementara Pandemi Menghalangi Kita Untuk Melakukan Cara Dialog Konvensional, Saya Yakin Semua Yang Hadir Di Forum Ini Setuju Bahwa Pandemi Telah Mengajarkan Kita Cara Melakukan Banyak Hal Secara Lebih Efektif, Efisien, Dan Sehat Tanpa Mengurangi Makna Dan Pentingnya Kegiatan, Terutama Dengan Memanfaatkan Kemajuan Teknologi, Kata Syarifuddin Dalam Sambutannya Di Ruang Command Centre Mahkamah Agung. Pada Kesempatan Tersebut, Syarifuddin Didampingi Oleh Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, I Gusti Agung Sumanatha, S.h., M.h.

      terkait Acara The China Forum On International Legal Cooperation Ini, Syarifuddin Mengatakan Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Telah Secara Rutin Mengikutinya. Selama Hampir Satu Dekade, Kerja Sama Yudisial Antara Asean Dan China, Dan Indonesia Pada Khususnya Terus Dikembangkan Dan Diperkuat. Setiap Tahun, Jumlah Hakim Indonesia Yang Berkunjung Ke Cina Untuk Mengikuti Program Pertukaran Dan Agenda Dialog Terus Meningkat. Para Pemimpin Dari Kedua Lembaga Peradilan Secara Rutin Mengunjungi Satu Sama Lain Untuk Lebih Memupuk Kerja Sama Dan Pengertian. Saya Yakin Kasus Yang Sama Terjadi Dalam Hubungan Antara China Dan Peradilan Asean Lainnya, Terang Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Tersebut.

      terkait Perdagangan, Syarifuddin Menegaskan Bahwa Semangat Perdagangan Tidak Bisa Hidup Berdampingan Dengan Perang. Oleh Karena Itu, Alumnus Universitas Islam Indonesia Tersebut Menekankan Bahwa Tidak Cukup Memiliki Perdagangan Yang Kuat Dan Sehat Di Kawasan Ini Kalau Tidak Adil. Merupakan Tanggung Jawab Kita Bersama Untuk Memastikan Bahwa Perdagangan Yang Kita Bina Adalah Perdagangan Yang Adil, Yang Oleh Banyak Orang Didefinisikan Sebagai Kemitraan Perdagangan, Berdasarkan Dialog, Transparansi, Dan Saling Menghormati, Jelas Syarifuddin.

      dalam Forum Internasional Tersebut, Syarifuddin Juga Menyampaikan Pertumbuhan Perdagangan Yang Berkelanjutan Membutuhkan Penyelesaian Perselisihan Yang Efektif Dan Efisien Sebagai Aspek Penting Untuk Menjamin Kepastian. Namun Berdasarkan Pengalamannya Bertahun-tahun Menjadi Hakim, Mantan Wakil Pengadilan Negeri Bandung Ini Menekankan Bahwa Selalu Lebih Efisien Untuk Menghindari Perselisihan Daripada Menyelesaikannya, Saya Dapat Melihat Bahwa Forum Dan Pertukaran Seperti Ini Dapat Menjadi Salah Satu Kunci Dan Agenda Strategis Untuk Membawa Kita Selangkah Lebih Maju Untuk Mencapai Tujuan Tersebut, Harap Syarifuddin.

      selain Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Acara Ini Juga Dihadiri Oleh Ketua Mahkamah Agung Rusia, Ketua Mahkamah Agung Pakistan, Ketua Mahkamah Agung Nepal, Wakil Ketua Dpr Republik Belarus, Menteri Perdagangan Cina, Dan Yang Lainnya. (azh/rs//photo:sf)

    • Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Melaksanakan Focus Group Discussion (fgd) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana

      jakarta " Humas : Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Yang Diwakili Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Dr. Hj. Nirwana, Sh., M.hum Didampingi Oleh Plh Kepala Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung Dr. Andi Julia Cakrawala, St., Mt., Mh Membuka Acara Focus Group Discussion (fgd) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana, Pada Hari Kamis, (19/11/2020) Bertempat Di Best Western Plus Kemayoran Hotel.

      tujuan Diadakan Fgd Ini Untuk Memberikan Pedoman Bagi Hakim Guna Ketepatan Dan Kesatuan Penerapan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana, Maka Perlu Disusun Naskah Akademik Peraturan Yang Mengatur Tata Cara Permohonan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana.

      acara Ini Dihadiri Oleh Para Hakim Yustisial Pada Mahkamah Agung, Akedemisi Universitas Pelita Harapan Karawaci. Rapat Dilaksanakan Sesuai Protokol Kesehatan Dengan Melakukan 3m: Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Dan Menjaga Jarak. (humas)

    • Ketua Ma: Mahkamah Agung Ri Telah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Transnasional

      jakarta " Humas: Dengan Bangga Saya Menyampaikan Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Telah Melaksanakan Dan Memulai Langkah-langkah Penting Dalam Memenuhi Prinsip Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan. Sebagaimana Diketahui Bahwa Pada 2018, Mahkamah Agung Telah Meluncurkan Aplikasi E-court (pengadilan Elektronik). Tujuan Pembuatan E Court Ini Adalah Untuk Memfasilitasi Masyarakat Pencari Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik.

      demikian Ungkap Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h, Saat Menyampaikan Pidato Utama Secara Virtual Pada Acara Konferensi Internasional Di Bidang Hukum Terkait Hukum Dan Kebijakan Masalah Transnasional Yang Diselenggarakan Oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Pada Pada Kamis (19/11).

      lebih Lanjut, Syarifuddin Mengatakan Bahwa Setahun Setelahnya, E-court Kini Telah Berkembang Menjadi E-litigation (litigasi Elektronik). Jika Sebelumnya E-court Hanya Memfasilitasi Tiga Jenis Layanan Berbasis Elektronik Yaitu E-filling (pendaftaran Secara Elektronik), E-payment (pembayaran Secara Elektronik), Dan E-summon (pemanggilan Secara Elektronik). Maka Dengan Adanya E-litigation, Aplikasi Ini Memfasilitasi Masyarakat Pencari Keadilan Dalam Pengiriman Jawaban, Balasan, Tanggapan, Dan Bukti Secara Elektronik.

      penerapan E-litigasi Telah Secara Signifikan Meningkatkan Presentasi Keadilan Indonesia Menuju Keadilan Modern Berbasis Teknologi Informasi Dan Diantisipasi Untuk Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Transnasional, Kata Syarifuddin Di Hadapan Para Peserta Yang Terdiri Atas Para Dosen Dan Mahasiswa Fakultas Hukum Dari Berbagai Negara.

      masalah Hukum Dan Kebijakan Transnasional

      terkait Hukum Transnasional, Mantan Ketua Kamar Pengawasan Tersebut Menyampaikan Bahwa Isu Transnasional Memiliki Beberapa Tantangan Di Antaranya Adalah:

      pertama, Tantangan Kerja Sama Ekonomi. Pria Asal Baturaja Tersebut Mengatakan Bahwa Selama Situasi Pandemi, Perlu Dibahas Kebijakan Yang Dapat Meningkatkan Akses Pasar Serta Melindungi Dan Mengamankan Kepentingan Nasional. Forum Ini Juga Penting Untuk Membahas Instrumen Hukum Untuk Kerja Sama Perdagangan Melalui Perjanjian Perdagangan Internasional.

      yang Kedua Adalah Tantangan Kejahatan Siber Transnasional. Forum Internasional Ini, Syarifuddin Mengatakan Perlu Membahas Kebijakan Program Pencegahan Yang Efektif, Teknik Investigasi Dan Penuntutan Dalam Penanganan Kasus, Perlindungan Korban Dan Manajemen Rehabilitasi Pelanggar. Penting Juga Membahas Peraturan Hukum Tentang Perlindungan Data.

      di Indonesia Misalnya, Kita Memiliki Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Dan Peraturan Kementerian Teknologi Dan Informasi Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Terang Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Tersebut.

      ketiga Adalah Tantangan Kerja Sama Sumber Daya Manusia. Syarifuddin Menyatakan Bahwa Forum Ini Penting Untuk Mendiskusikan Kerja Sama Sumber Daya Manusia Antar Pejabat Penegak Hukum.

      tantangan Terakhir Adalah Sengketa Lingkungan Hidup Transnasional.

      kita Perlu Membahas Kebijakan Yang Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Terkait Ini, Pada 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia Telah Mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Terkait Pedoman Penanganan Kasus Lingkungan Hidup. Disusul Kemudian Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Pada Tahun 2014 Mengeluarkan Peraturan Tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kata Syarifuddin.

      di Akhir Pidatonya, Dr. Syarifuddin Menyampaikan Selamat Kepada Seluruh Peserta Konferensi Atas Sharing Pengalaman Terkait Kebijakan Dan Ketentuan Hukum Tentang Isu-isu Transnasional. Kami Sangat Menantikan Rekomendasi Yang Bisa Menjadi Pertimbangan Mahkamah Agung Dan Lembaga Hukum Lainnya, Harap Syarifuddin Menutup Pidato Utamanya.

      acara Yang Bertujuan Untuk Mempertemukan Para Akademisi Dan Mahasiswa Hukum Untuk Berdiskusi Tentang Penelitian Dan Merespon Beberapa Masalah Hukum Ini, Diisi Oleh Para Pembicara Dari Berbagai Negara. Beberapa Di Antaranya Yaitu Prof. Dhinil Pusphalal Dari School Of Law Of Tohoko University, Prof Maryam Omari Dekan Pada School Of Business And Law Of Edith Cowan University, Prof. Dr. Johan Shamsudin Dekan Fakultas Hukum Universitas Malaya, Dan Lainnya. (azh/rs)

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Pemberitahuan Kelulusan Cpns Formasi Tahun 2019

      jakarta - Humas: Berkenaan Dengan Berlangsungnya Proses Pemberkasan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (cpns) Formasi Tahun2019 Yang Dinyatakan Lulus Sebagaimana Dalam Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung Tanggal 30 Oktober 2020 Dan Sehubungan Dengan Adanya Laporan Bahwa Terdapat Oknum Yang Mengatasnamakan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Telah Menghubungi Peserta Seleksi Cpns Dengan Menyatakan Dapat Membantu Dalam Penggantian Peserta Cpns Yang Mengundurkan Diri, Atau Hal Lain Terkait Kelulusan Cpns, Dengan Ini Diberitahukan Bahwa Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Seleksi Cpns Mahkamah Agung Akan Disampaikan Secara Prosedural, Transparan, Dan Akuntabel Baik Melalui Surat Resmi Atau Melalui Website Resmi Www.mahkamahagung.go.id, Untuk Itu Diminta Agar Semua Pihakberhati-hati.

      apabila Ada Pihak-pihak Yang Melakukan Kontak Telepon Atau Lainnya, Dimohon Agar Dapat Melakukan Konfirmasi Melalui Helpdesk Cpns Mahkamah Agung Di Nomor Telepon:081297803331 Atau Melalui Whatsapp Di Nomor 087777195103 Atau Dapat Juga Melaporkan Ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Melalui Sistem Informasi Pengawasan Di Https://siwas.mahkamahagung.go.id.

      untuk Informasi Lebih Lengkapnya, Silakan Klik Tautan Di Bawah Ini (humas/rs)

      unduh Pemberitahuan Kelulusan Cpns Formasi Tahun 2019.pdf

    • Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dan Pratama Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2020

      jakarta-humas: Berdasarkan Surat Dari Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung Ri Tahun 2020 Nomor : 25/pansel/japati/11/2020 Tentang Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dan Pratama Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2020.

      untuk Lebih Jelasnya Kami Sampaikan Sebagai Berikut :

      unduh Pengumuman Hasil Pelaksanaan Seleksi Jpt Madya Dan Pratama 2020.pdf

    • Hasil Kelulusan Ujian Dinas Elektronik (e-exam) Tahun 2020 Periode Ketiga

      jakarta-humas:berdasarkan Surat Dari Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Ri Nomor:113/bua.2/kp.04.1/11/2020 Tentang Hasil Kelulusan Ujian Dinas Elektronik (e-exam) Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2020 Periode Ketiga.

      yang Ditujukan Kepada :1.para Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan,2. Para Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Pertama Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan,3.para Kepala Biro Di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Ri,4.para Sekretaris Pada Eselon I Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Di Tempat.

      untuk Lebih Jelasnya, Berikut Kami Sampaikan Surat Dan Lampirannya Peserta Yang Dinyatakan Lulus

      unduh Hasil Kelulusan E-exam Periode 3.pdf

    • Usulan Rencana Anggaran (baseline) Ta 2022

      jakarta-humas. Berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor 1832/sek/ot.01.1/11/2020 Tertanggal 16 November 2020 Tentang Usulan Rencana Anggaran (baseline) Ta 2022.

      yang Ditujukan Kepada Yth: 1. Kepala Pengadilan Militer Utama; 2. Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

      sehubungan Akan Disusunnya Rencana Kebutuhan Anggaran Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Ta 2022, Diminta Saudara Agar Memerintahkan Sekretaris Pengadilan Segera Menyusun Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran Ta 2022 Dengan Langkah-langkah Sebagai Berikut:

      untuk Lebih Jelas, Berikut Surat Dan Lampirannya: (enk/rs).

      unduh Surat Usulan Anggaran Ta 2022.pdf

    • Meningkatkan Protokol Kesehatan

      jakarta-humas, Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Protokol Kesehatan Terkait Dengan Penyebaran Wabah Covid-19 Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Sejak Maret 2020 Sampai Dengan Oktober 2020 Dengan Jumlah Meninggal Dan Terpapar Covid-19 Semakin Meningkat. Yang Ditujukan Kepada Yth Para Pejabat Eselon I , Para Pejabat Eselon I Kementrian/lembaga, Para Pejabat Eselon Ii , Dan Para Mitra Kerja. Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri.

      unduh Meningkatkan Protokol Kesehatan.pdf






Rekapitulasi Data SIPP

Rekapitulasi Data SIPP Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.


 
Cari di Mahkamah Agung Republik Indonesia :  

Putusan Pengadilan Negeri

Daftar Putusan Pengadilan Negeri BintuhanBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut
RSS Berita Mahkamah Agung RI