Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bintuhan

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu 38963

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bintuhan

JDIH

Electronic Court System of Mahkamah Agung RI

Elektronik Surat Keterangan

e – Tilang

Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Mahkamah Agung Resmikan Bale Agung Dan Bali Agung

      bali-humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Meresmikan Gedung Bale Agung Dan Meluncurkan Aplikasi Bali Agung Pada Jumat 27 Mei 2022 Di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali.

      bale Agung Merupakan Gedung Pertemuan Yang Dibangun Di Atas Tanah Seluas 1.086 M2 Dan Dapat Menampung Sekitar Dua Ratus Lima Puluh Orang. Gedung Yang Digunakan Untuk Kegiatan Rapat, Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi Dan Yang Lainnya Ini Merupakan Hibah Dari Pemerintah Provinsi Bali Untuk Pt Denpasar. Hal Ini Dikarenakan Pemerintah Provinsi Bali Melihat Gedung Lama Sudah Tidak Memadai.

      gubernur Bali, Dr. Wayan Koster Dalam Sambutannya Menyatakan Bahwa Lembaga Peradilan Adalah Lembaga Yang Terhormat, Maka Harus Dilengkapi Dengan Gedung Yang Represenatif. Menurutnya Hal Tersebut Bukan Hanya Untuk Menampilkan Wajah Bali Yang Bagus Namun Yang Paling Penting Adalah Untuk Menunjang Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat.

      kalau Gedung Pengadilannya Bagus, Yang Bagus Kan Balinya Juga. Tapi Yang Paling Penting Adalah Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat, Ujar Gubernur Baliyang Disambut Tepuk Tangan Para Undangan Yang Hadir.

      dengan Adanya Gedung Ini, Ketua Mahkamah Agung Menyampaikan Terima Kasih Dan Memberikan Apresiasi Kepada Pemerintah Provinsi Bali.

      di Seluruh Indonesia, Kami Masih Memiliki 22 Pengadilan Yang Belum Ada Gedungnya. Karena Memang Anggaran Pembangunannya Belum Ada. Bagi Kami, Hibah Seperti Ini Serupa Oase Di Tengah Keadaan Seperti Ini. Kami Ucapkan Terima Kasih Yang Sebanyak-banyaknya Kepada Pemerintah Provonsi Bali, Ujar Ketua Mahkamah Agung.

      ia Berpesan Kepada Seluruh Aparatur Yang Ada Di Pengadilan Tinggi Bali Agar Adanya Gedung Ini Menjadi Motivasi Dalam Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat Dan Meningkatkan Prestasi Dari Wbk Ke Wbbm.

      terkait Filosofi Nama, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Moh. Hatta, S.h., M.h., Menjelaskan Bale Dalam Khasanah Bali Adalah Tempat Sedangkan Agung Adalah Besar. Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Bale Agung Adalah Tempat Munculnya Segala Kemuliaan Dan Keluhuran Dalam Berkarya Menjalankan Kewajiban ( Swadharma ) Guna Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Untuk Bangsa Dan Negara

      bali Agung Adalah Aplikasi Mulia Dan Berjaya

      pada Kesempatan Yang Sama, Ketua Mahkamah Agung Meluncurkan Aplikasi Bali Agung. Aplikasi Ini Merupakan Sistem Layanan Elektronik Terpadu Yang Memuat Kumpulan Inovasi Pengadilan Tinggi Denpasar Baik Internal Maupun Eksternal.

      bali Agung Diciptakan Untuk Memudahkan Masyarakat Dalam Mengkases Ragam Layanan Pengadilan Khususnya Di Wilayah Bali. Aplikasi Ini Hadir Untuk Memberikan Pelayanan Yang Lebih Efisien Dan Efektif.

      dalam Bali Agung Terdapat Tujuh Ragam Aplikasi Yang Akan Memudahkan Masyarakat Mendapatkan Pelayanan, Dua Antaranya Yaitu, Pertama, E-pelita ( Pelayanan Informasi Terpadu Dan Andal). Aplikasi Ini Merupakan Kanal Informasi Bagi Publik Yang Menyediakan Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala Dan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat. E-pelita Juga Memiliki Fitur Layanan Wa Bot Yang Dapat Menjawab Secara Otomatis Terkait Segala Pertanyaan Mengenai Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar. Selain Itu, E-pelita Juga Dapat Dijadikan Sebagai Media Untuk Menyampaikan Keluhan Dan Masukan Terhadap Semua Layanan Peradilan Umum Di Wilayah Bali.

      kedua, Sippanter ( Sistem Informasi Perpanjangan Penahan Terpadu ) Untuk Mengajukan Permohonan Perpanjangan Penahanan Dari Pengadilan Negeri Se Wilayah Bali Dengan Mudah Dan Cepat. Penetapan Penahanan Ternotifikasi Secara Daring Yang Dapat Dimonitor Oleh Pihak Kepolisian, Kejaksaan Dan Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Di Wilayah Bali Secara Online Dan Real Time.

      bali Agung Merupakan Bentuk Komitmen Pengadilan Tinggi Denpasar Dalam Mengimplementasikan Pembangunan Zona Integritas Yang Bertujuan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.

      ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Moh. Hatta, S.h., M.h., Menyatakan Bahwa Nama Bali Agung Merupakan Moto Pengadilan Tinggi Denpasar. Bali Agung Adalah Kepanjangan Dari Bakti, Amanah, Layanan Prima, Adil Dan Tanggung Jawab.

      sedangkan Secara Filosofi Bali Artinya Mulia, Agung Artinya Besar. Jadi Ia Berharap Bali Agung Akan Mulia, Besar, Dan Berjaya.

      turut Hadir Dalam Acara Ini Yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Panitera Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Kepala Biro Hukum Dan Humas, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Perwakilan Dari Kementerian Hukum Dan Ham Wilayah Bali, Perwakilan Kejaksaan Bali, Perwakilan Dprd Bali, Dan Undangan Lainya. (azh/dr. H. Sobandi., S.h., M.h)

    • Ketua Mahkamah Agung Ri Hadiri Orasi Ilmiah Prof. Dr. Mukti Fajar Nd., S.h., M.hum

      yogyakarta - Humas Ma: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h.,menghadiri Orasi Ilmiah Guru Besar Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata., Sh., M.hum Berlangsung Di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (umy), Pada Rabu 25 Mei 2022. Hadir Pula Mendampingi Ketua Mahkamahagung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisal, Para Ketua Kamar, Para Hakim Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Dan Kepala Biro Hukum Dan Humas.

      rapat Senat Ini Terbuka Dengan Judul Hukum Dan Kesejahteraan: Konsep Regulasi Di Era Sharing Economy. Dalam Orasinya Ketua Komisi Yudisial, Prof. Mukti Menyampaikan Hukum Harus Menjadi Panglima Yang Tidak Hanya Mampu Mengalahkan Kejahatan Dan Memberi Hukuman Saja, Namun Harus Mampu Mensejahterakan Warganya. Artinya Ada Tanggung Jawab Yang Besar Dari Hukum Untuk Mewujudkan Cita-cita Tersebut.

      lebih Lanjut Pria Kelahiran Yogyakarta 29 September 1968 Ini Mengatakan, Sharing Economy Sering Didefenisikan Sebagai Aktivitas Berbasis Peer To Peer (p2p) Untuk Memperoleh, Menyediakan, Atau Berbagi Akses Ke Barang Dan Jasa Yang Difasilitasi Oleh Platform Online Berbasis Komunitas. Manfaat Sharing Economy Bukan Hanya Memiliki Semangat Untuk Melakukan Tindakan Efisiensi Sumber Daya Dengan Cara Melakukan Konsumsi Bersama-sama, Melainkan Juga Menurunkan Apa Yang Menjadi Dampak Lingkungan Dikarenakan Konsumsi Yang Tak Terbentang. Selain Itu Juga Menghemat Biaya.

      hadir Dalam Acara Tersebut Para Pimpinan Lembaga Negara, Wakil Ketua Serta Para Komisioner Komisi Yudisial, Para Anggota Lembaga Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah, Para Pejabat Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dan Undangan Lainnya.

      acara Ini Turut Dihadiri Pula Olehpresiden Ri Dan Wakil Presiden Ri Secara Daring.(enk/dr. H. Sobandi, S.h., M.h)

    • Kunjungi Pengadilan Militer Yogyakarta, Ketua Ma Pesan Jangan Cepat Puas

      yogjakarta- Humas: Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung Memiliki Fungsi Untuk Mengawasi, Mengatur, Memberi Nasihat, Dan Lain-lain Kepada Empat Badan Peradilan Di Seluruh Indonesia. Terkait Hal Itu, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Mengunjungi Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta Pada Selasa 24 Mei 2022. Pada Kesempatan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Didampingi Oleh Ketua Kamar Militer Mayjen Tni (purn) Dr. Drs. H. Burhan Dahlan S.h., M.h.

      pada Kesempatan Yang Bernuansa Kekeluargaan Tersebut Ketua Mahkamah Agung Melihat Secara Langsung Kondisi Pengadilan Militer Jogja, Bercengkrama Langsung Dengan Aparatur Peradilan, Serta Memberikan Pembinaan.

      ketua Mahkamah Agung Juga Meninjau Salah Satu Aplikasi Yang Dimiliki Oleh Pengadilan Militer Jogja, Yaitu Aplikasi Sippinter (sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu).

      kepala Pengadilan Militer Yogjakarta Letnan Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.h., Menjelaskan Bahwasippinter Merupakan Aplikasi Jalannya Berkas Perkara Mulai Dari Tahap Penyidikan Sampai Dengan Selesai Menjalani Eksekusi. Aplikasi Ini Menggambarkan Proses Penyelesaian Perkara Mulai Dari Laporan Polisi Di Polisi Militer Sampai Dengan Selesainya Menjalani Hukuman Di Permasyarakatan Militer. Aplikasi Ini Juga Memberikan Kejelasan Secara Transparan Mengenai Di Mana Dan Berapa Lama Proses Berkas Perkara Ini Berjalan.

      aplikasi Ini Merupakan Aplikasi "the Only One" Di Seluruh Peradilan Di Indonesia Yg Hanya Dimiliki Dan Dikembangkan Oleh Pengadilan Militeryogyakarta.

      pada Kesempatan Yang Sama, Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Itu Mengapresiasi Semua Capaian Dan Inovasi Yang Ada Dipengadilan Militer Yogyakartadan Berpesan Agar Terus Meningkatkan Kinerja Untuk Capaian-capaian Lain, Seperti Naik Ke Tipe Selanjutnya Dan Bisa Meraih Predikat Wbbm (wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani).

      guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Itu Juga Memberikan Nasihat Agar Seluruh Aparatur Peradilan Yang Ada Di Pengadilan Militer Jogja Menghindari Diri Dari Perbuatan-perbuatan Yang Melanggar Hukum. Ia Berharap Agar Mereka Tidak Melakukan Hal-hal Yang Bisa Merusak Nama Baik Satuan Kerja.

      pada Saat Yang Sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Andi Samsan Nganro, S.h., M.h., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto., S.h., M.h., Dan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Prof. Dr. Amran Suadi, S.h., M.hum., M.m.,mengunjungi Pengadilan Tinggi Yogyakarta Dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Hadir Pula Pada Kunjungan Ini Yaitu, Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.h., M.h.

      pada Pembinaannya, Dr. Andi Menyampaikan Empat Pesan Ketua Mahkamah Agung. Di Antaranya Yaitu Pertama, Pentingnya Membangun Dan Menjaga Kepercayaan Publik. Kedua, Menjaga Persatuan Seluruh Aparatur Pada Empat Lingkungan Peradilan. Ketiga, Menjaga Pofesionalitas Hakim Dan Dikawal Dengan Integritas Yang Tinggi, Serta Pesan Ke Empat Agar Para Hakim Menjadikan Produk Produk Hukum Mahkamah Agung Sebagai Referensi Dalam Penyelenggaraan Tugas Kekuasaan Kehakiman Sehingga Putusan Yang Dihasilkan Berkualitas Dan Dapat Dipercaya.

      sedangkan Dr. Sunarto Dalam Pembinaanya Menyampaikan Apresiasi Setinggi-tingginya Kepada Insan Peradilan Yang Telah Mencapai Predikat Wbk Wbbm Dan Capaian Lainnya. (azh/dr. Sobandi, S.h.,m.h)

    • Mahkamah Agung Terima Rombongan Mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (kkl) Uin Wali Songo Semarang

      jakarta " Humas : Selasa, 24 Mei 2022, Mahkamah Agung Kedatangan Rombongan Mahasiswa Kkl Uin Wali Songo Semarang. Kkl Ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Keahlian Dan Profesionalisme Mahasiswa Melalui Observasi Lapangan, Ungkap Dr. H. Tolkah, M.a, Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Dan Keuangan Uin Wali Songo.

      jumlah Mahasiswa Yang Mengikuti Kegiatan Kkl Ini Adalah 206 Orang Dengan Didampingi Oleh Beberapa Orang Dosen, Termasuk Wakil Dekan 2. Guna Menerapkan Protokol Kesehatan, Mahasiswa Dibagi Ke Dalam Dua Ruangan, Yakni Di Ruangan Rapat Tower Lantai 2 Sejumlah 65 Orang Dan Di Ruangan Wiryono Sejumlah 141 Orang.

      acara Kkl Dibuka Oleh Dr. H. Iyus Suryana, S.h., M.h., Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung. Dalam Sambutannya, Beliau Menyampaikan Bahwa Melalui Kkl Ini Mahasiswa Melihat Langsung Mahkamah Agung Sebagai Puncak Kekuasaan Kehakimana Di Indonesia, Kemungkinan Selama Ini Mengetahui Tidak Secara Langsung Dari Berbagai Media, Ungkap Dr. H. Iyus Suryana.

      bertindak Selaku Narasumber, Dr. Drs. H. Abd. Ghoni, S.h., M.h., Panitera Muda Perkara Perdata Agama Kepaniteraan Mahkamah Agung. Beliau Mengupas Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas Pokok, Dan Wewenang Mahkamah Agung, Tantangan Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia, Serta Profesi Hukum Di Indonesia Dan Prospeknya Bagi Sarjana Hukum Lulusan Fakultas Syariah Dan Hukum.

      tantangan Penegakan Hukum Dimanapun Adalah Perkembangan Sosial Jauh Lebih Cepat Dibandingkan Perkembangan Hukum. Meskipun Demikian, Pengadilan Tidak Boleh Menolak Perkara Dengan Alasan Hukum Tidak Ada Atau Tidak Jelas, Namun Harus Menggali, Memahami Dan Mengikuti Nilai-nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Tengah Masyarakat, Ungkap Dr. H. Abd. Ghoni.

      dr. H. Abd. Ghoni Menerangkan Bahwa Pada Umumnya Jenis Perkara Yang Diajukan Ke Pengadilan Terdiri Dari Perkara Permohonan (volunteir) Dan Perkara Gugatan (kontentius). Perkara Permohonan Merupakan Jenis Perkara Yang Tidak Mengandung Sengketa, Sedangkan Perkara Gugatan Mengandung Sengketa Di Antara Dua Pihak Atau Lebih.

      lulusan Fakultas Syariah Dan Hukum Dapat Berkiprah Pada Semua Jenis Profesi Hukum. Oleh Karena Itu, Harus Mempersiapkan Diri Dengan Cara Mengasah Kemampuan Di Bidang Hukum, Baik Hukum Materil Maupun Formil, Dan Berbagai Keahlian Hukum Lainnya, Ungkap Dr. H. Abd. Ghoni.

      mahasiswa Terlihat Antusias Mengikuti Materi Dr. H. Abd. Ghoni. Mereka Aktif Mengajukan Pertanyaan, Di Antaranya Adalah Meta Alpian, Fajri, Lupti Martondi, Fara Diba, Jamaludin, Dan Nanik Mufrodah. Pertanyaan Mereka Seputar Mekanisme Penanganan Perkara Di Mahkamah Agung, Pengawasan Perilaku Hakim, Dan Upaya Mahkamah Agung Mengatasi Disparitas Putusan.

      kegiatan Kkl Berlangsung Hingga Pukul 12.00 Wib. Acara Ditutup Oleh Panitera Muda Perkara Perdata Agama Dan Diakhiri Dengan Penyerahan Cindera Mata Dari Masing-masing Pihak Dan Foto Bersama. (humas)

    • 79 Peserta Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2022 Mengikuti Seleksi Ujian Tertulis

      jakarta " Humas : Pasal 71 Undang " Undang Nomor 31 Tahun 204 Tentang Perikanan Memberikan Amanat Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Dengan Kewenangan Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Dan Keputusan Bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dengan Direktur Jenderal Psdkp Nomor 01/wk.ma.y/skb/ii/2022 Dan Nomor 01/skb-djpsdkp/ii/2022 Tanggal 9 Februari 2022 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dan Pendidikan Dan Pelatihan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikana Tahun 2022, Maka Pada Hari Selasa, 24 Mei 2022 Sebanyak 79 Peserta Mengikuti Seleksi Ujian Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Perikanan. Adapun Daerah Yang Mengadakan Seleksi Cakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Meliputi, Jakarta Sebanyak 44 Peserta, Makassar Sebanyak 28 Peserta Dan Medan Sebanyak 7 Peserta.

      untuk Seleksi Ujian Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Perikanan Untuk Daerah Jakarta Berpusat Dikantor Pusat Kementerian Kelautan Perikanan. Acara Tersebut Dibuka Langsung Oleh Hakim Agung Kamar Pidana Suharto, S.h., M.hum, Dalam Sambutannya Mengatakan Mahkamah Agung Dan Kementerian Kelautan Perikanan Telah Beberapa Kali Bekerjasama Dalam Pembentukan Pengadilan Perikanan Dan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Sejak Tahun 2007. Pengadilan Perikanan Pertama Kali Telah Dibentuk Pada Tahun 2007 Di 5 Lokasi, Yaitu: Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Bitung Dan Pengadilan Negeri Tual. Selanjutnya, Pembentukanpengadilan Perikanan Dilakukan Secara Bertahap Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Presiden.

      lebih Lanjut, Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan, Sejak Tahun 2007 Sampai Dengan Saat Ini Ma Dan Kkp Telah 6 Kali Melaksanakan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan. Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Bertugas Selama 5 (lima) Tahun Dan Dapat Diangkat Kembali Untuk 1 (satu) Kali Masa Tugas. Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2022 Ini Dilaksanakan Untuk Menggantikan 18 Orang Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Yang Akan Purna Tugas Pada Bulan Oktober Tahun 2022.

      diakhir Sambutan Mantan Panitera Muda Pidana Ini Berharap Proses Seleksi Tahun Ini Dapat Menghasilkan Calon-calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Yang Professional, Berintegritas, Sehingga Dapat Menegakkan Hukum Di Bidang Perikanan Dan Dapat Memenuhi Rasa Keadilan Di Masyarakat.

      peserta Yang Nantinya Lulus Seleksi Ujian Tertulis Ini Nantinya Akan Mengikuti Beberapa Tahapan Berikutnya, Diantaranya Uji Publik Selama 30 Hari Untuk Mengetahui Track Record Dari Para Peserta. Selanjutnya Akan Dilaksanakan Profile Assessment Oleh Tim Assessment Center Dan Wawancara Akhir Oleh Pimpinan Mahkamah Agung Dan Kkp.

      acara Pembukaan Seleksi Ujian Tertulis Ini Juga Dihadiri Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dan Pejabat Eselon Ii Dilingkungan Mahkamah Agung Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan (humas)






  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Tidak ada sidang hari ini
jsidangShortcode
  • BERITA BADILUM

  • tidak dapat menampilkan berita ...

Rekapitulasi Data SIPP

Rekapitulasi Data SIPP Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.


 
Cari di Mahkamah Agung Republik Indonesia :  

Putusan Pengadilan Negeri

Daftar Putusan Pengadilan Negeri BintuhanBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut