Bintuhan, Selasa 16 Februari 2021 Humas – Dalam rangka memberikan pelayanan yang Prima bagi masyarakat Kabupaten Kaur, Pengadilan Negeri Bintuhan melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kaur membahas tentang pendampingan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dan anak berhadapan dengan hukum, dalam rapat koordinasi tersebut juga membahas Tindakan terhadap anak diantaranya pelatihan kerja dan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan sosial ( Pesantren )
BERITA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
BERITA BADILUM
Kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Tinggi Manado
direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Kembali Mengadakan ... selengkapnya »
Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Secara Daring
pada Tanggal 24 Mei 2022 Telah Dilaksanakan Pembinaan Oleh Direktur ... selengkapnya »
Rapat Koordinasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dengan Pejabat Eselon Ii, Iii, Dan Iv Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
pada Tanggal 23 Mei 2022, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, ... selengkapnya »
BERITA MAHKAMAH AGUNG
Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Putusan Pengadilan Negeri
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan