Sudah 7(tujuh) tahun perjalanan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II tepat pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016. Setelah terbentuknya Pengadilan Negeri Bintuhan 7(tujuh) tahun yang lalu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 tahun 2008 dan telah diresmikan pula oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia secara kolektif bersama 9 Pengadilan Negeri lainnya yaitu PN Jakarta Barat, PN Jakarta Timur, PN Batam, PN Batu Licin, PN Sumbawa Besar, PN Tais, PN Kepahiang dan PN Tubei. Peresmian kesemua Pengadilan Negeri tersebut dipusatkan di PN Jakarta Barat. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik dilaksanakan secara bertahap dan hasil-hasil yang telah dicapai diharapkan dapat dirasakan manfaatnya khusus bagi Mahkamah Agung dan jajarannya dalam rangka mendukung dan meningkatkan di mana dalam implementasinya adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Untuk menikmati dan mensyukurinya, sekitar 09.00 WIB, bertempat di ruang Aula Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II, segenap pimpinan, para Hakim, pejabat struktural dan fungsional beserta karyawan-karyawati dan honorer Pengadilan Negeri Bintuhan mengadakan syukuran sederhana, pemotongan tumpeng dan yasinan serta do’a bersama dan juga pemilihan honorer dan pegawai teladan serta favorit untuk memperingati hari ulang tahun Pengadilan Negeri Bintuhan
Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Putusan Pengadilan Negeri
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Berita Mahkamah Agung RI- Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Ketua Mahkamah Agung
- Sebanyak 137 Cakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xiv Tahun 2020, Mengikuti Tes Assessment Dan Wawancara Yang Di Selenggarakan Oleh Ma
- Di Forum Cina, Ketua Mahkamah Agung Ri Tekankan Pentingnya Membangun Perdagangan Yang Adil
- Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Melaksanakan Focus Group Discussion (fgd) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana
- Ketua Ma: Mahkamah Agung Ri Telah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Transnasional