Sudah 7(tujuh) tahun perjalanan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II tepat pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016. Setelah terbentuknya Pengadilan Negeri Bintuhan 7(tujuh) tahun yang lalu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 tahun 2008 dan telah diresmikan pula oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia secara kolektif bersama 9 Pengadilan Negeri lainnya yaitu PN Jakarta Barat, PN Jakarta Timur, PN Batam, PN Batu Licin, PN Sumbawa Besar, PN Tais, PN Kepahiang dan PN Tubei. Peresmian kesemua Pengadilan Negeri tersebut dipusatkan di PN Jakarta Barat. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik dilaksanakan secara bertahap dan hasil-hasil yang telah dicapai diharapkan dapat dirasakan manfaatnya khusus bagi Mahkamah Agung dan jajarannya dalam rangka mendukung dan meningkatkan di mana dalam implementasinya adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Untuk menikmati dan mensyukurinya, sekitar 09.00 WIB, bertempat di ruang Aula Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II, segenap pimpinan, para Hakim, pejabat struktural dan fungsional beserta karyawan-karyawati dan honorer Pengadilan Negeri Bintuhan mengadakan syukuran sederhana, pemotongan tumpeng dan yasinan serta do’a bersama dan juga pemilihan honorer dan pegawai teladan serta favorit untuk memperingati hari ulang tahun Pengadilan Negeri Bintuhan
« Next: Pemeriksaan Dari Pengadilan Tinggi Bengkulu »« Previous: Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian SPT Tahunan Online
BERITA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
BERITA BADILUM
Pelantikan Drs. Wahyudin, M.si. Sebagai Widyaiswara Ahli Utama
peralihan Dari Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional Merupakan ... selengkapnya
Dirjen Badilum Laksanakan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Pada 12 Pegawai Negeri Sipil (pns) Baru
... selengkapnyaKegiatan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Pengadilan Di Batam
direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Kembali Mengadakan ... selengkapnya
BERITA MAHKAMAH AGUNG
Sekretaris Mahkamah Agung Lantik Dua Widyaiswara Dan 52 Asn
Mahkamah Agung Dan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Penguatan Kapasitas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Badan Pengawasan Mahkamah Agung Menginisiasi Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (smap) Sebagai Upaya Mengatasi Penyuapan