Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bintuhan

Jalan Pengadilan - Padang Kempas, Bintuhan, Kab. Kaur, Bengkulu, Indonesia 38963

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bintuhan

JDIH Pengadilan Negeri Bintuhan

Electronic Court System of Mahkamah Agung RI

Elektronik Surat Keterangan

Syarat Surat Keretangan Online ERATERANG

Syarat Surat Keretangan Online ERATERANG

 

Sesuai dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengembangkan Aplikasi ERATERANG yang berguna untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa permohonan Surat Keterangan secara online. ERATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju.

Adapun Surat Keterangan yang dapat dibuat di Aplikasi ERATERANG ini sebagai berikut :

1.    Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit.
2.    Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.
3.    Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya.
4.    Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik.
5.    Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

Tahapan Permohonan ERATERANG:

  1. Pemohon melakukan pendaftaran pengguna pada website ERATERANG  dialamat : https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk
  2. Pemohon harus mempersiapkan Email untuk mendaftar surat keterangan di website ERATERANG
  3. Pemohon melakukan permohonan dengan menginput formulir elektronik yang sudah disediakan
  4. Pengadilan melakukan verifikasi data permohonan dan melakukan cek pada basis data perkara nasional pada Aplikasi PTSP+
  5. Pengadilan cetak surat keterangan pada Aplikasi PTSP+
  6. Pemohon datang ke Pengadilan dengan membawa surat permohonan yang sudah dicetak melalui website ERATERANG untuk mengambil surat keterangan.

Berikut Persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya :

•    Surat Permohonan Surat Keterangan;
•    Fotocopy KTP (1 Lembar);
•    Fotocopy Ijazah Terakhir (1 Lembar);
•    Pas Foto Berwarna 4×6 (2 Lembar);
•    Fotocopy SKCK Legalisir (1 Lembar).
•    Membayar Leges / PNBP Rp.10.000,-

 

BAGAIMANA CARA MENGAKSES APLIKASI ERATERANG..???

Dengan hanya menggunakan SmartPhone yang terkoneksi ke internet, pemohon dapat mengakses Website www.pn-bintuhan.go.id atau https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id dan melakukan pendaftaran sebagai pemohon Surat Keterangan.

 

Tautan Video Tutorial cara menggunakan ERATERANG :

 






Rekapitulasi Data SIPP

Rekapitulasi Data SIPP Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.


 
Cari di Mahkamah Agung Republik Indonesia :  

Putusan Pengadilan Negeri

Daftar Putusan Pengadilan Negeri BintuhanBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut
RSS Berita Mahkamah Agung RI