1 Foto Copy KTP Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.- (Pemohon Berdomisili di Kab. Kaur)
2 Foto Copy Akta Nikah Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
3 Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
4 Foto Copy Akta Kelahiran Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
5 Poto Copy Ijazah Pemohon Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
6 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6.000,- dan Soft Copy (CD)
Checklist permohonan-perubahan-nama
Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Putusan Pengadilan Negeri
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Berita Mahkamah Agung RI- Ketua Mahkamah Agung Mengambil Sumpah Jabatan Dan Melantik 3 Hakim Ad Hoc Pada Ma
- Ma Berkomitmen Memenuhi Hak-hak Perempuan Dan Anak
- Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan Iv Tahun Sidang 2020 " 2021 Ke Wilayah Hukum Provinsi Aceh
- Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Ke 4 Lingkungan Peradilan Di Sumatera Barat
- Kunjungan Kerja Reses Komisi Iii Dpr Ri Masa Persidangan Iv Tahun Sidang 2020-2021 Ke Provinsi Bali