1 Foto Copy KTP Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
2 Foto Copy Akta Nikah Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
3 Foto Copy Kartu Keluarga Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
4 Foto Copy Akta Kelahiran anak (apabila sudah punya anak) Legalisir Kantor POS Bermaterai Rp. 6000.-
5 Surat Gugatan Bermaterai Rp. 6.000,- beserta copyannya sebanyak 6 rangkap
6 Soft Copy (CD) Surat Gugatan
7 Biaya Panjar
Checklist pengajuan-gugatan-perceraian
Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Putusan Pengadilan Negeri
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Berita Mahkamah Agung RI- Kunjungan Kerja Spesifik Komisi Iii Dpr Ri Masa Persidangan Ii Tahun Sidang 2020 " 2021 Dipusatkan Di Polda Sulteng.
- Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Oleh Ketua Mahkamah Agung
- Sebanyak 137 Cakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xiv Tahun 2020, Mengikuti Tes Assessment Dan Wawancara Yang Di Selenggarakan Oleh Ma
- Di Forum Cina, Ketua Mahkamah Agung Ri Tekankan Pentingnya Membangun Perdagangan Yang Adil
- Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Melaksanakan Focus Group Discussion (fgd) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana