Berdasarkan surat no. 07/Pansel/Ad Hoc TPK/IV/2017. Sehubungan akan dilaksanakannya Seleksi Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap IX Tahun 2017 yang pendaftarannya akan dilaksanakan di masing-masing Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.
Berikut ini adalah surat dan lampirannya :
seleksi-calon-hakim-ad-hoc-tipikor-tahap-ix-tahun-2017
« Next: Pengambilan Sumpah Jabatan & Pelantikan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan »« Previous: Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Bengkulu
BERITA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
BERITA BADILUM
Pada Bimbingan Teknis Di Ambon, Aparat Penegak Hukum Dari 3 Provinsi Pelajari Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif
kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Kembali Digelar ... selengkapnya
Ditjen Badilum Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Arsip Pejabat Negara Dan Arsip Perkara Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta
direktur Pembinaan Tenaga Teknis, hasanudin, S.h., M.h. Membuka Kegiatan Pengelolaan ... selengkapnya
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Buka Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Di Wilayah Pengadilan Tinggi Ambon
untuk Mendukung Program Nasional Terkait Penerapan Keadilan Berbasis ... selengkapnya
BERITA MAHKAMAH AGUNG
Rekapitulasi Data SIPP
Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.
Putusan Pengadilan Negeri
Berdasarkan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?
Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan