Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bintuhan

Jalan Pengadilan - Padang Kempas, Bintuhan, Kab. Kaur, Bengkulu, Indonesia 38963

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bintuhan

JDIH Pengadilan Negeri Bintuhan

Electronic Court System of Mahkamah Agung RI

Elektronik Surat Keterangan

Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Ma: Hati-hati Putus Perkara Perdata Terkait Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan

      padang"humas: Mahkamah Agung Kembali Menyelenggarakan Pembinaan Bidang Teknis Dan Administrasi Yudisial. Kali Ini Diselenggarakan Untuk Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Di Wilayah Sumatera Barat Dan Jambi Dan Dipusatkan Di Kota Padang (23-24/01/2020). Dalam Kesempatan Tersebut Pimpinan Mahkamah Agung Secara Bergantian Menyampaikan Materi Pembinaan Bidang Teknis Dan Administrasi Yudisial Kepada Para Peserta.

      salah Satu Poin Penting Yang Mengemuka Dalam Acara Tersebut Adalah Terkait Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad). Hal Ini Berkaitan Pula Dengan Kesimpulan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Yang Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) Nomor 2 Tahun 2019 Yang Diberlakukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

      ketua Kamar Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Supandi, S.h., M.h., Menjelaskan Bahwa Perma Nomor 2 Tahun 2019 Diterbitkan Untuk Menindaklanjuti Diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Yang Salah Satunya Mengatur Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan Adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan Atau Penyelenggara Negara Lainnya Untuk Melakukan Dan/atau Tidak Melakukan Perbuatan Konkret Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan.

      dalam Penjelasan Umum Undang-undang Tersebut Dijelaskan Bahwa Dalam Rangka Memberikan Jaminan Perlindungan, Maka Undang-undang Tersebut Memungkinkan Warga Masyarakat Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Keputusan Dan/atau Tindakan Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan Kepada Peradilan Tata Usaha Negara, Karena Undang-undang Tersebut Merupakan Hukum Materiil Dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

      dengan Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2019, Maka Peradilan Tata Usaha Negara Berwenang Mengadili Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan, Yang Didalamnya Mengandung Tuntutan Untuk Menyatakan Tidak Sah Dan/atau Batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, Atau Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Beserta Ganti Rugi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ganti Rugi Yang Dapat Diberikan Tidak Hanya Terbatas Sebanyak Lima Juta Rupiah Sebagaimana Dipahami Sebelumnya, Tetapi Meliputi Sejumlah Kerugian Termasuk Juga Kerugian Immateril, Papar Supandi

      sementara Itu, Menanggapi Pertanyaan Salah Seorang Peserta Pembinaan, Agung Darmawan, S,h., Dalam Sesi Tanya Jawab, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M.hatta Ali, S.h., M.h. Menjelaskan, Bahwa Hakim Peradilan Umum Harus Berhati-hati Dalam Memutuskan Masalah Kewenangan Absolut Terkait Masalah Onrechtmatige Overheidsdaad Yang Biasa Disingkat Ood Ini. Hakim Harus Benar-benar Melihat Jangan Asal Ada Kantor Pertanahan Sebagai Pihak Dalam Perkara Perdata, Lantas Dinyatakan Sebagai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Harus Dipelajari Betul, Apakah Perkara Tersebut Benar Perkara Ood Atau Hanya Masalah Administratif Dan Terkait Dengan Sengketa Kepemilikan.

      peringatan Hatta Ali Ini Sesungguhnya Juga Berkaitan Dengan Sema Nomor 2 Tahun 2019 Yang Menyebutkan, Bahwa Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Sengketa Yang Bersifat Keperdataan Dan/atau Bersumber Dari Perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) Oleh Penguasa Tetap Menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Umum. (humas/dwi Hananta)

    • Ketua Mahkamah Agung Pimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Padang

      padang " Humas : Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh, Memimpin Wisuda Purnabhakti Ketua Pengadilan Tinggi Padang, H. Husni Rizal, Sh Pada Jumat (24/1/2020) Bertempat Ball Room Hotel Grand Inna Padang.

      dalam Sambutannya, Ketua Mahkamah Agung Mengatakan Hakim Tinggi Dengan Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Adalah Karir Seorang Hakim Yang Tertinggi Pada Tingkat Judex Factie Seperti Yang Diraih Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Bapak H. Husni Rizal, S.h.. Tidak Semua Hakim Tinggi Memiliki Kesempatan Untuk Menduduki Jabatan Sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding Terlebih Jumlah Pengadilan Tinggi Di Seluruh Indonesia Hanya 30 (tiga Puluh) Pengadilan, Dan Hanya Hakim Tinggi Yang Dipandang Mampu Serta Memiliki Pengalaman Dalam Memimpin Lembaga Peradilan Yang Pada Akhirnya Bisa Menduduki Jabatan Tersebut. Olehnya, Suatu Hal Yang Membanggakan Dan Merupakan Suatu Penghargaan Jabatan Bila Seorang Ketua Pengadilan Tinggi Dapat Selamat Sampai Pada Akhir Masa Jabatannya.

      jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Yang Di Raih Oleh Bapak H. Husni Rizal, S.h., Adalah Sesuatu Yang Patut Dibanggakan Dan Menjadikan Tauladan Dan Penghargaan Tersendiri Bagi Lembaga Mahkamah Agung Ri, Karena Dengan Melalui Perjalanan Karier Yang Sangat Panjang Kurang Lebih Selama 39 Tahun, Diawali Sebagai Cpns Di Pn. Tanjung Karang Pada Awal Tahun 1981 Beliau Akhirnya Menjabat Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Padang Di Akhir Masa Jabatannya Dengan Selamat, Tutur Hatta Ali.

      tradisi Wisuda Purnabhakti Merupakan Upacara Yang Dinantikan Oleh Seluruh Pejabat Yang Telah Dengan Selamat Mengakhiri Masa Tugasnya. Seremoni Ini Bukan Hanya Sebagai Momen Untuk Mengakhiri Masa Bhakti Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Namun Lebih Dari Itu Sebagai Puncak Keparipurnaan Dalam Mengemban Amanah Sebagai Hakim. Wisuda Purnabhakti Pada Hakekatnya Adalah Prosesi Untuk Memberikan Penghargaan Atas Pengabdian Seorang Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Voorpost Mahkamah Agung Karena Peran Seorang Ketua Pengadilan Tingkat Banding Sangatlah Strategis Terutama Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Dan Aparatur Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung Dalam Wilayah Tugasnya, Ucap Prof Hatta.

      diakhir Sambutan, Ketua Ma Mengatakan Rutinitas Sebagai Hakim Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Telah Berakhir, Namun Tugas Kepada Keluarga, Masyarakat Dan Negara Tidak Akan Berakhir. Oleh Karena Itu Sebagai Anggota Korps Hakim Dan Warga Peradilan Saya Harap Agar Tetap Terjalin Komunikasi Dan Tali Silaturahim Dengan Insan Jajaran Peradilan Dan Mahkamah Agung, Demikian Pula Ibu H. Husni Rizal, S.h. Juga Dapat Tetap Menjalin Komunikasi Dan Tali Silaturahim Dengan Para Ibu-ibu Dharmayuktikarini.

      wisuda Purnabakti Ini Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Pejabat Eselon I Dan Ii Dilingkungan Mahkamah Agur, Muspida Daerah, Serta Undangan Lainnya. ( Humas )

    • Wkma Bidang Yudisial : Hakim Harus Meningkatkan Pengetahuan Hukum Acara

      padang " Humas : Para Hakim Harus Menguasai Dan Meningkatkan Teknis Atau Hukum Acara Dalam Memberikan Keadilan Kepada Masyarakat. Demikian Disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Ym. Dr.h. Syarifuddin, Sh,.mh Dalam Kegiatan Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial Bagi Para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Adhoc, Panitera Dan Sekretaris Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Untuk 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se- Wilayah Sumatera Barat Dan Jambi, Di Padang Convention Center Hotel Grand Inna Padang, Kamis (23/1/2020)

      wakil Ketua Ma Bidang Yudisial Mencontohkan Masalah Teknis Dalam Hal Eksekusi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Dirinya Meminta Agar Perihal Eksekusi Dapat Dilaksanakan Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Selain Itu Ia Meminta Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Untuk Meningkatkan Komunikasi Dengan Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Voorpostnya Mahkamah Agung "percuma Kita Memutus Perkara Kalau Tidak Bisa Dieksekusi, Oleh Karena Itu Saya Mengirimkan Surat Kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding Untuk Selalu Memantau Jalannya Eksekusi Di Pengadilan Tingkat Pertama, Karena Pengadilan Tingkat Banding Adalah Voorpost Mahkamah Agung Di Daerah" Ujarnya Di Depan Peserta Pembinaan

      selanjutnya Dirinya Memberikan Arahan Kepada Seluruh Pimpinan Pengadilan Dari 4 (empat) Badan Peradilan Pentingnya Melakukan Kordinasi Berjenjang Antar Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Dalam Menyelesaikan Masalah Teknis Peradilan, Misalnya Saat Terjadi Kendala Perihal Eksekusi Di Pengadilan Tingkat Pertama, Maka Pengadilan Tingkat Pertama Diminta Untuk Berkonsultasi Dan Meminta Petunjuk Kepada Pengadilan Tingkat Banding" Jadi, Jangan Belum Apa-apa Sudah Minta Konsultasi Ke Mahkamah Agung, Namun Harus Ke Ketua Pengadilan Tingkat Banding Terlebih Dahulu" Ujarnya

      selain Itu Mantan Kepala Badan Pengawasan Ma Ini Menekankan Agar Seluruh Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung Untuk Bersungguh-sungguh Menerapkan E Litigasi Di Seluruh Pengadilan Sejak 1 Januari 2020 "namun E Litigasi Bisa Berjalan Apabila Aplikasi E Court Seperti E Filing, E Payment Dan E Summon Telah Berjalan Dengan Sempurna, Kalau 3 Fitur Tersebut Belum Berjalan Dengan Baik, Bagaimana Mungkin E Litigasi Berjalan Dengan Sempurna" Ujarnya.

      usai Wakil Ketua Ma Bidang Yudisial Memberikan Pembinaan, Diskusi Dilanjutkan Dengan Pembinaan Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dan Masing-masing Para Ketua Kamar Ma. (abdurrahman Rahim/poto:pepy)

    • Ketua Mahkamah Agung Buka Kegiatan Pembinaan Teknis Dan Administrasi Sewilayah Sumbar-jambi

      padang - Humas : Ketua Mahkamah Agung Ri Prof. Dr. Hm. Hatta Ali, Sh, Mh Membuka Kegiatan Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial Bagi Para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Adhoc, Panitera Dan Sekretaris Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Untuk 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se- Wilayah Sumatera Barat Dan Jambi, Di Padang Convention Center Hotel Grand Inna Padang, Kamis (23/1/2020)

      kegiatan Yang Dibuka Pukul 21.00 Wib Ini Juga Dihadiri Oleh Para Ketua Kamar, Hakim Agung, Para Pejabat Eselon 1 (dua), Dan 2 (dua) Serta Hakim Yustisial Mahkamah Agung.

      dalam Sambutannya Ketua Mahkamah Agung Menyatakan Kegiatan Pembinaan Para Pimpinan Ma Merupakan Kegiatan Rutin Yang Dilakukan Oleh Mahkamah Agung Dari Tahun Ke Tahun Dengan Keliling Berbagai Daerah "seingat Saya Sudah Ratusan Kali Kegiatan Pembinaan Dilakukan Sejak Tahun 2012 Dan Seingat Saya Juga Di Wilayah Sumbar Dilakukan Terakhir Kali Pada Tahun 2014 Di Bukittinggi," Ujarnya.

      kegiatan Pembinaan Kali Ini Berlangsung Sangat Menarik Dan Antusias Dari Para Peserta, Sesekali Dihadapan Hampir 500 Peserta Ketua Mahkamah Agung Berkelakar Untuk Memancing Tawa Riuh Dari Seluruh Peserta Yang Hadir.

      selanjutnya Pembinaan Diteruskan Dengan Diskusi Dan Ketua Mahkamah Agung Memberikan Waktu Kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Untuk Memimpin Jalannya Diskusi, " Dilanjutkan Lagi Oleh Wakil Ketua Non Yudisial Serta Kepada Masing-masing Ketua Kamar Memaparkan Bahan Pembinaannya," Ujarnya

      acara Pembinaan Terakhir Kpt Padang

      sementara Itu, Ketua Panitia Daerah Pembinaan Kali Ini, Ketua Pengadilan Tinggi Padang Husni Rizal, Sh, Mh Dalam Laporannya Menyambut Gembira Dan Senang Hati Atas Kesediaan Pimpinan Ma Memilih Daerah Padang Sebagai Pusat Kegiatan Pembinaan Ini "terimkasih Kami Ucapkan Pimpinan Dan Seluruh Panitia Serta Peserta Yang Hadir, Kegiatan Ini Sangat Berguna Bagi Kita Aparatur Peradilan Untuk Mendapatkan Arahan Tentang Teknis Dan Administrasi Peradilan Sebagai Bekal Dalam Menjalankan Tugas" Ujarnya.

      selain Itu, Ketua Pt Padang Juga Berujar Bahwa Kegiataan Pembinaan Kali Ini Merupakan Keikutsertaannya Yang Terakhir Selama Menjadi Hakim, Pasalnya Dirinya Akan Memasuki Masa Purnabakti Pada Tanggal 1 Februari Mendatang. " Barangkali Selama Kegiatan Bahkan Selama Menjalankan Tugas Saya Banyak Kekhilafan Dan Dalam Kesempatan Kali Ini Izinkan Saya Memohon Maaf Yang Sebesar-besarnya," Ujarnya. (abdurrahman Rahim, Poto: Pepy)

    • Kunjungi Pn Padang, Sekretaris Ma Ingatkan Perawatan Gedung

      padang"humas: Mengawali Kehadirannya Di Padang Dalam Rangka Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial Untuk Wilayah Sumatera Barat Dan Jambi, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo Mengunjungi Pengadilan Negeri Padang, Kamis (23/01/2020). Dalam Kunjungan Tersebut, Pudjoharsoyo Didampingi Oleh Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Prim Haryadi.

      sesampai Di Pengadilan Yang Berlokasi Di Jalan Khatib Sulaiman No. 80 Padang Itu, Rombongan Sekretaris Mahkamah Agung Disambut Ketua Pengadilan Negeri Padang, Yoserizal, Beserta Jajarannya. Beberapa Sisi Bangunan Gedung Tidak Luput Dari Perhatian Pudjoharsoyo Dan Rombongan, Mulai Dari Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp), Ruang Hakim, Ruang Ketua, Mushalla, Dan Ruang Arsip Pidana Dan Perdata.

      bahkan Kualitas Fisik Bangunan Juga Turut Disorotinya, Seperti Dinding-dinding Bangunan, Pintu, Kamar Mandi Hingga Areal Parker Yang Terletak Di Lantai Dasar (basement) Gedung Berlantai Tiga Itu. Menurut Pudjoharsoyo, Gedung Pengadilan Negeri Padang Tergolong Baru, Bahkan Belum Genap Satu Tahun Ditempati. Karena Itu Pemanfaatan Dengan Baik Menjadi Permasalahan Yang Sangat Penting.

      untuk Dapat Memanfaatkannya Dengan Baik, Pudjoharsoyo Menyarakan Ketersediaan Tenaga Kebersihan Untuk Merawat Gedung Yang Demikian Megah, Dan Pemakaian Yang Baik Dan Benar. Jika Tidak Dipelihara Dengan Baik, Kita Khawatir Akan Terlalu Mahal Biaya Untuk Pemeliharaannya, Pesannya Kepada Sekretaris Pn Padang, Zahara. Dan Hal Tersebut, Akan Menyulitkan Kedepannya. (humas/mohammad Noor/peppy)

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Daftar Nama Peserta, Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Skd Cpns Tahun 2019 Wilayah Sumatera Utara, Jakarta, Yogyakarta Dan Nusa Tenggara Timur.

      jakarta-humas. Rabu, 29 Januari 2020. Bersama Ini Di Sampaikan Pengumuman Dari Ketua Pansel Cpns Mahkamah Agung Ri Nomor : 9 /pansel-cpns/ma/1/2020. Tentang Daftar Nama Peserta, Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Tahun 2019 Wilayah Sumatera Utara, Jakarta Yogyakarta Dan Nusa Tenggara Timur.

      untuk Lebih Jelasnya Berikut Pengumuman Terlampir : 1. Pengumuman Dari Ketua Pansel Cpns Mahkamah Agung Ri. 2. Lampiran I Daftar Nama Peserta Skd. 3. Lampiran Ii Tata Tertib Pelaksanaan Skd. (ip/rs)

      lampiran :

      1. pengumuman Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Utara Dan Nusa Tenggara Timur

      2. lampiran I Daftar Nama, Tanggal Dan Lokasi Tes Cpns 2019

      3. lampiran Ii Tata Tertib Pelaksanaan Skd

    • Permintaan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/jasa Semester Ii Ta. 2019

      jakarta-humas: Rabu, 29 Januari 2020. Bersama Ini Disampaiakan Surat Kepala Biro Umum Selaku Kepala Ukpbj Badaan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Ri Nomor: 5/bua.ukpbj/1/2020, Hal : Permintaan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/jasa Semester Ii T.a. 2019.

      yang Ditujukan Kepada Yth; Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Wilayah Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri.

      untuk Lebih Jelas, Berikut Kami Lampirkan Suratnya.

      unduh Permintaan Realisasai Barang Jasa.pdf

    • Pemberitahuan Pemeriksaan Dan Permintaan Dokumen

      jakarta-humas : Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 255/sek/ku.00/012020 Tanggal 28 Januari 2020 Hal Pemeritahuan Pemeriksaan Dan Permintaan Dokumen Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2019 Pada Mahkamah Agung Di Dki Jakarta, Sumatera Selatan Dan Sulawesi Utara Serta Surat Ketua Tim Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 01/lk-ma/01/2020 Tanggal 24 Januari 2019 Dalam Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Dan Permintaan Dokumen. Untuk Kelancaraan Pemeriksaan Tersebut Diminta Kepada Saudara ( Daftar Terlampir ) Menyiapkan Dan Memenuhi Permintaan Dokumen Dengan Mengirimkan Melalui Surat Elektronik/email Ke Eri.indriyani@bpk.go.id Dan Theones.ronald@bpk.go.id Serta Tembusan Ke Mahkamah Agung C.q Biro Keuangan Email : Bagian.akuntansi.ma@gmail.com

      untuk Informasi Selengkapnya Berikut Surat Dan Lampirannya :

      unduh Pemeriksaan_permintaan_dokumen.pdf

    • Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Madya Dan Pratama Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2020

      jakarta-humas :berdasarkan Surat Dari Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Nomor : S.1.14.1/set.bi/i/2020 Tanggal 14 Januari 2020 Hal Seleksi Terbuka Pengisianjabatan Pimpinan Tinggi Madya Dan Pratama Tahun 2020.

      yang Ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal/sekretaris Utama Kementerian/ Lembaga Negara

      bahwa Dalam Rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dan Pratama Tahun 2020, Kementerian Pemuda Dan Olahraga Mengundang Pegawai Negeri Sipil Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Mengikuti Seleksi Terbuka Yang Dimaksud, Dan Untuk Mengetahui Informasi Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Tersebut Dapat Dilihat Pada Http://kemenpora.go.id/index/preview/pengumuman/601

      unduh Kemenpora.pdf

    • Kewajiban Penyampaian Lhkpn Secara Elektronik ( E-lhkpn ) Tahun 2019

      jakarta-humas : Dalam Rangka Menindaklanjuti Pasal 5 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Kpk ) Nomor 07 Tahun 2016 Tentang, Tata Cara Pendaftaran Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dengan Ini Diberitahukan Bahwa Penyampaian Lhkpn Atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Yang Diperoleh Sejak 01 Januari Sampai Dengan 31 Desember 2019 Paling Lambat Dilaporkan Tanggal 31 Maret 2020.

      untuk Lebih Jelasnya Berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung No 126/sek/kp.01.2/1/2020 :

      unduh E-lhkpn.pdf






Rekapitulasi Data SIPP

Rekapitulasi Data SIPP Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.


 
Cari di Mahkamah Agung Republik Indonesia :  

Putusan Pengadilan Negeri

Daftar Putusan Pengadilan Negeri BintuhanBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut
RSS Berita Mahkamah Agung RI