Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bintuhan

Jalan Pengadilan - Padang Kempas, Bintuhan, Kab. Kaur, Bengkulu, Indonesia 38963

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bintuhan

JDIH Pengadilan Negeri Bintuhan

Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini adalah berita terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Mahkamah Agung Keluarkan Keputusan Perihal Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Non Hakim

      jakarta"humas: Untuk Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Mediasi Di Indonesia, Khususnya Mediasi Di Pengadilan (court Connected Mediation) Yang Lakukan Oleh Mediator Non Hakim, Mahkamah Agung Mengeluarkan Ketupusan Ketua Mahkamah Agung Mengenai Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Keputusan Bernomor 117/kma/sk/vi/2018 Ditetapkan Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan Pada Tanggal 26 Juni 2018 Yang Lalu.

      sesuai Dengan Ketentuan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Untuk Dapat Menjalankan Fugsinya Sebagai Mediator, Setiap Mediator Harus Mengikuti Dan Dinyatakan Lulus Pelatihan Sertifikasi Mediator Yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi. Akreditasi Itu Sendiri Dilakukan Mahkamah Agung Atau Tim Yang Ditunjuk Oleh Mahkamah Agung.

      dengan Ketentuan Ini, Maka Persyaratan, Prosedur Dan Tata Cara Pengajuan Serta Perpanjangan Akreditasi Sudah Diseragamkan Dan Diproses Melalui Satu Pintu Sekretariat Yang Ditunjuk Oleh Keputusan Tersebut. Nantinya Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung Akan Membawahi Sekretariat Tersebut, Ujar Dr. Abdullah, Sh., Ms, Kepala Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung Sekaligus Sekretaris Tim Akreditasi, Rabu (15/08/2018).

      lima Aturan Pokok

      secara Substansi, Keputusan Tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Tersebut Memuat Setidaknya Lima Aturan Pokok Tentang Akreditasi. Kelima Aturan Pokok Tersebut Adalah Sebagai Berikut.

      pertama, Keputusan Ini Mengatur Bahwa Tujuan Pelaksanaan Akreditasi Tersebut Adalah Untuk Memberikan Pembinaan Dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Mediator Oleh Lembaga Sertifikasi Mediator.

      lembaga Sertifikasi Mediator Secara Sederhana Adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan Sertifikasi Mediator Di Luar Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung, Ujar Abdullah Menjelaskan.

      kedua, Mengenai Tim Akreditasi Yang Akan Menjalankan Proses Akreditasi Sebagai Perpanjangan Tangan Ketua Mahkamah Agung. Tim Ini Diketuai Oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Dan Beranggotakan Perwakilan Dari Satuan-satuan Kerja Di Mahkamah Agung, Ujar Abdullah.

      ketiga, Mengenai Persyaratan-persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Yang Hendak Mengajukan Permohonan Akreditasi.

      persyaratan Ini Mencakup Eksistensi Lembaga, Ketersediaan Kurikulum Pelatihan, Tenaga Pengajar, Pengalaman Menyelenggarakan Pelatihan Dan Kode Etik Bagi Mediator Yang Berada Di Bawah Naungannya, Papar Abdullah Menjelaskan.

      keempat, Mengenai Prosedur Pengajuan Permohonan Akreditasi, Termasuk Didalamnya Proses Verifikasi Permohonan Dan Masa Berlakunya Status Akreditasi Yang Diperoleh Oleh Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator.

      bagian Ini Lebih Mengacu Kepada Proses Bisnis Akreditasi Yang Akan Dilakukan Oleh Pemohon Dan Tim Akreditasi Sampai Keluarnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Mengenai Akreditasi Suatu Lembaga, Ujar Abdullah.

      kelima, Mengenai Prosedur Pengajuan Perpanjangan Akreditasi Bagi Yang Telah Mendapatkan Status Akreditasi Berdasarkan Keputusan Ini.

      mengatur Tata Cara Monitoring Dan Evaluasi

      selain Mengatur Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator, Keputusan Ini Juga Mengatur Tentang Tata Cara Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Lembaga Yang Telah Memperoleh Akreditasi Dari Mahkamah Agung.

      ketentuan Ini Ingin Mengatur Tentang Kepatuhan Lembaga Sertifikasi Mediator Dalam Menyelenggarakan Pelatihan Mediasi Agar Dapat Menghasilkan Output Dan Outcome Sebagaimana Diharapkan, Pungkas Abdullah.

      tata Cara Monitoring Dan Evaluasi Mencakup Kewajiban Pelaporan Dan Konsekuensi-konsekuensi Apabila Dalam Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Ditemukan Pelanggaran Atau Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Mediator. (humas/mohammad Noor)

    • Ketua Mahkamah Agung Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 Hakim Agung

      ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., Sh., Mh., Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 (dua) Orang Hakim Agung Pada Hari Rabu, 15 Agustus 2018 Pukul 11.00. Wib Di Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung Lantai 14.

      pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Ini Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 132/p Tahun 2018 Tanggal 7 Agustus 2018.

      dua Hakim Agung Yang Akan Dilantik Dan Diambil Sumpahnya Adalah:

      Dr. Drs. H. Abdul Manaf, Mh. Sebagai Hakim Agung Pada Kamar Agama Dr. Pri Pambudi Teguh, Sh., Mh. Sebagai Hakim Agung Pada Kamar Perdata.

      dua Nama Hakim Agung Ini Sebelumnya Diajukan Oleh Komisi Yudisial Ke Komisi Iii Dpr Ri Untuk Mengikuti Fit And Proper Test. Selanjutnya Setelah Mengikuti Fit And Proper Test, Melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 7/dprri/v/2017-2018 Tanggal 26 Juli 2018 Dpr Memutuskan Abdul Manaf Lolos Sebagai Hakim Agung Pada Kamar Agama Dan Pri Pambudi Teguh Lolos Pada Kamar Perdata.

      abdul Manaf Sebelumnya Menjabat Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sedangkan Pri Pambudi Sebelumnya Menjabat Sebagai Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Semarang. (humas/az/rs/foto Pepy)

    • Upacara Hut Ke-73 Mari Tetap Dilaksanakan Hari Minggu

      jakarta"humas: Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Ke-73 Tanggal 19 Agustus 2018 Akan Jatuh Pada Hari Libur, Yakni Hari Minggu. Meski Demikian, Upacara Dalam Rangka Peringatan Tersebut Tetap Akan Dilaksanakan Pada Hari Itu Juga, Tanpa Bergeser Ke Hari Kerja.

      demikian Disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A.s. Pudjoharsoyo, S.h., M. Hum Di Jakarta, Selasa (14/08/2018).

      sesuai Dengan Instruksi Ym Ketua Mahkamah Agung Sekaligus Untuk Kebersamaan Seluruh Aparatur Pengadilan, Pelaksanaan Upacara Tetap Sesuai Jadwal, Ungkap Pudjoharsoyo.

      penetapan Pelaksanaan Upacara Hari Libur Tersebut Ditetapkan Melalui Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Beberapa Waktu Lalu.

      terkait Dengan Hal Tersebut, Pudjoharsoyo Menginstruksikan Kepada Segenap Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Banding Di Seluruh Indonesia Agar Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Di Tempat Masing-masing Pada Hari Itu Juga Dimulai Pukul 07.30 Atau Disesuaikan Dengan Keadaan Setempat.

      nuansa Yang Berbeda

      peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Ke-73 Ini Mengambil Tema Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Tema Ini Setidaknya Merefleksikan Suasana Kebatinan Dunia Peradilan Indonesia Yang Baru Saja Memulai Era Baru Dengan Mengembangkan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (e-court) Sebagai Implementasi Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan.

      oleh Karena Jatuh Pada Hari Libur, Peringatan Hari Ulang Tahun Kali Ini Dilaksanakan Dalam Nuansa Yang Berbeda, Yakni Menghadirkan Suasana Olahraga.

      kita Menyadari Bahwa Dengan Menjalankan Aktifitas Olahraga, Maka Tubuh Akan Menjadi Sehat Dan Di Dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Sehat Mens Sana In Corpore Sano, Demikian Bunyi Salah Satu Penggalan Amanat Ketua Mahkamah Agung Yang Akan Dibacakan Pada Hari Itu.

      selain Itu, Demikian Bunyi Amanat Tersebut, Sebagai Aparatur Lembaga Peradilan, Kita Harus Tetap Prima Dan Tangguh Kesehatannya Dalam Menghadapi Berbagai Tantangan Dan Problematika Yang Akhir-akhir Ini Banyak Menjadi Sorotan Publik. (humas/mohammad Noor)

    • Sekretaris Mahkamah Agung: Subtansi Reformasi Birokrasi Itu Pelayanan Publik Bebas Korupsi Dan Pungli

      jakarta - Humas: Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadilan Di Indonesia Melalui Kegiatan Reformasi Birokrasi, Mahkamah Agung Telah Menetapkan 23 Unit Organisasi Pengadilan Untuk Diusulkan Memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi (wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (wbbm).

      saat Ini, Unit-unit Organisasi Tersebut Tengah Mengikuti Uji Petik Yang Dilakukan Oleh Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Dan Sebagian Lainnya Dilakukan Bersama Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (kemenpan Rb).

      terkait Dengan Hal Tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A.s. Pudjoharsoyo, S.h., M. Hum Selaku Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Di Mahkamah Agung Mengingatkan Makna Dasar Dan Substantif Dari Reformasi Birokrasi. Makna Dari Reformasi Birokrasi Adalah Pelayanan Kepada Publik Secara Maksimal Yang Bebas Dari Korupsi Dan Pungli, Ujar Pudjoharsoyo Yang Disampaikannya Secara Tertulis, Senin (06/08/2018).

      apa Yang Disampaikan Oleh Pudjoharsoyo Tersebut Memiliki Relevansi Dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Gelombang Ketiga Tahun 2015-2019. Pada Periode Ini Reformasi Birokrasi Dimaksudkan Setidaknya Pada Tiga Sasaran Utama, Yakni Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien, Serta Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas.

      empat Pesan Penting

      selain Menyampaikan Makna Substantif Reformasi Birokrasi, Pudjoharsoyo Juga Menyampaikan Empat Pesan Penting Kepada Semua Pengadilan, Khususnya Yang Tengah Mengikuti Uji Petik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

      keempat Pesan Penting Tersebut Adalah Sebagai Berikut:

      pertama, Agar Seluruh Aparatur Peradilan Berkomitmen Untuk Bersatu Padu Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Pencari Keadilan Tanpa Pamprih.

      kedua, Agar Seluruh Aparatur Pengadilan Menjalankan Standard Operating Procedure (sop) Yang Sudah Disepakati Serta Mengikuti Prosedur Pelayanan Dengan Benar Dan Memaksimalkan Pelayanan Dengan Santun Dan Ramah.

      ketiga, Agar Seluruh Aparatur Pengadilan Mewujudkan Kesungguhan Dalam Mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp), Pengadilan Elektronik (e-court) Dan Aplikasi-aplikasi Lainnya Sebagai Unggulan Pengadilan Dalam Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Peradilan Sederbana, Cepat Dan Berbiaya Ringan.

      dan Keempat, Untuk Memelihara Marwah Reformasi Birokrasi, Pengadilan Yang Telah Terakreditasi Penjaminan Mutu, Tidak Berarti Harus Dengan Serba Baru Dan Mentereng, Tetapi Harus Lebih Kepada Komitmen Bersama Sebagai Aparatur Peradilan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Maksimal Dan Menyejukkan Sehingga Masyarakat Pencari Keadilan Merasa Terayomi Ketika Berada Di Pengadilan Dan Sesudahnya.

      proses Uji Petik Reformasi Birokrasi Merupakan Rangkaian Proses Yang Akan Dilalui Unit-unit Organisasi Sebelum Dilakukan Survey Oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Penentu Dapat Atau Tidaknya Ditetapkan Sebagai Unit Organisasi Yang Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (wbbm). (humas/mohammad Noor/rs/foto Pepy)

    • Pn Situbondo Ikut Tandatangani Nota Kesepahaman Empat Lembaga Penegak Hukum

      situbondo - Humas: Empat Lembaga Penegak Hukum Di Situbondo, Masing-masing Pengadilan Negeri Situbondo, Kejaksaan Negeri Situdondo, Kepolisian Resort Situbondo Dan Lembaga Pemasyarakatan Situbondo Menanda Tangani Nota Kesepahaman Pengintegrasian Dan Percepatan Penanganan Perkara Pada Hari Senin (6/8/2018) Di Kejaksaan Negeri Situdondo.

      menariknya, Penandatanganan Nota Kesepahaman Tersebut Disaksikan Langsung Oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dr. H. Asman Abnur, Se., M.si Serta Pimpinan Tinggi Masing-masing Lembaga. Mahkamah Agung Yang Membawahi Lembaga Peradilan Termasuk Pn Situbondo Diwakili Oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Diwakili Oleh Wakil Jaksa Agung, Kepolisian Ri Diwakili Oleh Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Dan Anggaran Serta Kementerian Hukum Dan Ham Diwakili Oleh Sekretaris Jenderalnya.

      dengan Penandatanganan Ini, Nantinya Keempat Lembaga Penegak Hukum Tersebut Akan Menggunakan Data Yang Terintegrasi Dari Hulu Ke Hilir Untuk Penanganan Perkara Pidana. Data-data Semenjak Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Akan Dikelola Secara Elektronik Dan Dapat Dipergunakan Untuk Tahapan Selanjutnya Tanpa Perlu Memasukkan Data Ulang Ke Dalam Sistem Informasi Yang Dimiliki Oleh Masing-masing Lembaga.

      diapresiasi Menpan Rb

      peristiwa Ini Merupakan Yang Pertama Dalam Perjalanan Penegakan Hukum Republik Indonesia, Ujar Menteri Asman Ketika Memberikan Sambutan Setelah Penandanganan Nota Kesepahaman.

      selanjutnya Dikatakan Pengintegrasian Ini Baru Dilaksanakan Di Wilayah Kabupaten Situbondo. Sistem Ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum Di Indonesia, Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum, Serta Meningkatkan Integritas Penegak Hukum.

      sistem Penanganan Perkara Berbasis Elektronik Ini Dapat Diintegrasikan Dan Dibangun Atas Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum. Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Dan Kementerian Hukum Dan Ham Serta Dukungan Penuh Oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, Ujarnya.

      seringkali Karena Satu Dan Lain Hal, Penegakan Hukum Dan Penanganan Perkara Terfragmentasi, Sendiri-sendiri, Tidak Menyatu, Yang Mengakibatkan Prosesnya Menjadi Kurang Efektif Dan Efisien. Namun Dengan Adanya Sistem Ini, Akan Tercipta Kesamaan Gerak Langkah Penanganan Perkara Menjadi Lebih Lebih Efektif, Efisien, Dan Terkoordinasi Dengan Baik Dan Selaras Dari Hulu Ke Sampai Ke Hilirnya.

      menteri Asman Berharap Kedepan Sistem Ini Dapat Direplikasi Ke Seluruh Daerah Di Indonesia, Sehingga Akan Memperkuat Supremasi Hukum Dan Rasa Keadilan Di Indonesia, Meningkatkan Integritas Penegak Hukum, Serta Mencegah Penyimpangan Dan Permainan Hukum. Sehingga Hal Ini Dapat Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah, Kepercayaan Investor Kepada Indonesia Yang Pada Giliran Nya Akan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia,pungkasnya.

      dengan Adanya Integrasi Sistem Yang Diwujudkan Oleh Beberapa Instansi Ini, Menteri Asman Berharap Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor, Pengadilan Negeri, Dan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Situbondo Menjadi Prototype Atau Role Model Bagi Seluruh Kantor-kantor Dan Unit-unit Lainnya Di Seluruh Indonesia Melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (wbk)/wilayah Birokrasi Bersih Melayani (wbbm). Dengan Zona Integritas Meminta Unit-unit Kerja Pelayanan Membangun Budaya Integritas Dan Melayani Secara Konsisten.

      didukung Mahkamah Agung

      menanggapi Penandatangan Nota Kesepahaman Tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.h., M. Hum Juga Turut Memberikan Apresiasi Dan Menyatakan Kerjasama Pengintegrasian Dan Percepatan Tersebut Sangat Memungkinkan Bagi Pengadilan Untuk Berkontribusi Di Dalamnya.

      pengadilan Bukan Institusi Yang Berada Di Menara Gading Dan Berdiri Terpisah Dengan Institusi Yang Berada Di Lingkungannya, Termasuk Dengan Pemerintah Daerah, Ujar Pudjoharsoyo.

      menurut Pudjoharsoyo, Kemungkinan Pengadilan Untuk Terlibat Dalam Integrasi Pelayanan Tersebut Sangat Dimungkinkan Karena Mahkamah Agung Telah Mengembangkan Sistem Informasi Penanganan Perkara Yang Sudah Diberlakukan Di Seluruh Pengadilan Sehingga Data-datanya Dapat Terkoneksi Dengan Mudah.

      kami Memiliki Aplikasi Yang Disebut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp) Dan Telah Diberlakukan Di Seluruh Badan Peradilan Di Indonesia. Dengan Sistem Ini, Masyarakat Tidak Akan Mengalami Kesulitan Lagi Untuk Mendapatkan Informasi Perkara Di Pengadilan, Mulai Dari Pendaftaran, Proses Pemeriksaan Perkara Sampai Kepada Informasi Salinan Putusan, Ujar Pudjoharsoyo Menjelaskan.

      di Bagian Akhir, Dengan Adanya Aplikasi Sistem Informasi Tersebut, Pudjoharsoyo Berharap Agar Masyarakat Dapat Memanfaatkan Aplikasi Tersebut Untuk Mengakses Informasi-informasi Perkara Mereka Dan Meminta Pelayanan Pengadilan Secara Maksima.

      kami Sangat Menganjurkan Kepada Masyarakat Untuk Tidak Ragu-ragu Meminta Pelayanan (informasi) Kepada Pengadilan Karena Pengadilan Saat Ini Sudah Sangat Terbuka, Pungkas Pudjoharsoyo. (humas/mohammad Noor/rs/foto Pepy)

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Kuesioner Data Infrastruktur Untuk Kebutuhan Perencanaan Anggran E-court Tahun 2019

      jakarta-humas, Sehubungan Telah Diresmikannya Aplilkasi E-court Pengadilan Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri Pada Tanggal 13 Juli 2018 Dibalikpapan, Maka Dengan Ini Disampaikan Bahwa Untuk Kelancara Pelaksanaan Implementasi Aplikasi E-court Pada Pengadilan Diperlukan Data Kondisi Infrastruktur Yang Ada Saat Ini (perangkat, Bandwidth, Jaringan Dan Statistik Perkara) Untuk Rencana Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas. Berkenaaan Dengan Hal Tersebut Maka Dengan Ini Ditujukan Kepada Yth.para Sekretaris Pengadilan Tk Banding Dan Tingkat Pertama Diseluruh Indonesia. Maka Dengan Ini Kami Lampirkan Suratnya Sebagai Berikut :

      unduh E-court.pdf

    • Himbauan Kepada Seluruh Pengurus Daerah Ptwp

      jakarta-humas: Sehubungan Dengan Akan Diselenggarakannya Kejuaran Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung Ri Ke Xviii Dan Kongres Ptwp Ke Xvii Tanggal 10 Sampai 16 September 2018 Di Denpasar, Dihimbau Kepada Panitia Penyelenggara Daerah Denpasar Dan Seluruh Pengurus Daerah Ptwp Untuk Memperhatikan:

      pertama, Menyelenggarakan Turnamen Secara Sederhana.

      kedua, Pengurus Daerah Ptwp Dalam Keikutsertaannya Tidak Perlu Memaksakan Diri Untuk Ikut Semua Partai Yang Dipertandingkan, Namun Disesuaikan Dengan Kemampuan Daerah Masing-masing.

      ketiga, Pengiriman Atlit Dan Official Dibiayai Dari Iuran/kas Daerah Atau Dengan Penggalangan Dana, Hal Tersebut Sebaiknya Dilakukan Untuk Internal Warga Peradilan Secara Sukarela Karena Akomodasi Dan Konsumsi Saat Bertanding Ditanggung Oleh Panitia Pusat. (humas)

      unduh Ptwp.pdf

    • Upacara Bendera Memperingati Hut Ma Ri Ke 73

      jakarta-humas: Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Ri Yang Ke-73 Pada Tanggal 19 Agustus 2018, Sekretaris Mahkamah Agung A.s. Pudjoharsoyo Mengintruksikan Kepada Seluruh Pengadilan Pada Empat Lingkungan Peradilan Untuk Menyelenggarakan Upacara Bendera Pada Hari Minggu Tanggal 19 Agustus 2018.

      adapun Ketentuannya Adalah Sebegai Berikut:

      pertama, Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Yang Ke-73 Pada Empat Lingkungan Peradilan Tingkat Provinsi Dipusatkan Di Kantor Pengadilan Tingkat Banding Dan Bagi Pengadilan Tingkat Pertama Yang Terletak Jauh Dari Ibu Kota Provinsi / Dari Kantor Pengadilan Tingkat Banding Atau Karena Kesulitan Transportasi, Upacara Dilaksanakan Pada Salah Satu Kantor Pengadilan Tingkat Pertama Di Kabupaten / Kota, Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi;

      kedua, Tema Hut Mahkamah Agung Ri Ke 73 Tahun 2018 Adalah Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi;

      ketiga, Waktu Pelaksanaan Upacara Pada Pukul 07.30 Waktu Setempat Dengan Inspektur Upacara, Untuk Pengadilan Tingkat Banding Adalah Ketua Pengadilan Tinggi Dan Untuk Pengadilan Tingkat Pertama Adalah Ketua Pengadilan Negeri;

      keempat, Membacakan Amanat Tertulis Ketua Mahkamah Agung (terlampir)

      kelima, Pelaksanaan Upacara Bendera Mengikuti Tata Tertib Upacara Bendera (terlampir)

      keenam, Pakaian Upacara Adalah Pakaian Olah Raga

      ketujuh, Setelah Pelaksaan Upacara Hut Mahkamah Agung Ri Yang Ke 73, Dilanjutkan Dengan Kegiatan Olah Raga Atau Kegiatan-kegiatan Lainnya, Seperti Bakti Sosial, Sesuai Dengan Kondisi Masing-masing Wilayah.

      khusus Untuk Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Di Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Jabodetabek Pelaksanaan Upacaranya Bergabung Dengan Mahkamah Agung Ri Di Halaman Gedung Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 09-13 Jakarta Pusat. (humas/rs)

      unduh Amanat_ketua_mahkamah_agung.pdf

      unduh Surat_dan_tatib_upacara_empat_lingkungan_peradilan.pdf

    • Pengumuman Hasil Kelulusan Ujian Dinas (e-exam) Mahkamah Agung Ri Tahap Iii Dan Tahap Iv Tahun 2018

      jakarta-humas : Jumat 10 Agustus 2018. Dengan Ini Disampaikan Pengumuman Hasil Kelulusan Ujian Dinas Elektronik (e-exam) Pada Mahkamah Agung Ri Tahap Iii Dan Tahap Iv Tahun Anggaran 2018. Nomor 75/bua.2/kp.04.i/7/2018. Tanggal 31 Juni 2018.

      yang Ditujukan Kepada : 1. Para Sekretaris Eselon I Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri. 2. Para Kepala Biro Di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Ri. 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. (ds/rs)

      berikut Ini Disampaikan Surat Pengumuman Dan Daftar Nama Kelulusan Ujian Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri.

      unduh Pengumuman Exam Tahap 3 Dan 4.pdf

    • Seleksi Terbuka Jpt Madya Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dpd Ri

      jakarta-humas: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Menyelenggarakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Sekretaris Jenderal Dpd. Seleksi Ini Dapat Diikuti Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Memenuhi Persyaratan. Pendaftaran Seleksi Ini Dibuka Sejak 30 Juli 2018 Sampai 13 Agustus 2018. Informasi Lengkap Tentang Ketentuan, Persyaratan, Dan Tahapan Seleksi Terbuka Dapat Dilihat Di Http://pansel.dpd.go.id.

      unduh Surat.pdf

      unduh Pengumuman.pdf

      unduh Jadwal_pelaksanaan.pdf






Rekapitulasi Data SIPP

Rekapitulasi Data SIPP Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.


 
Cari di Mahkamah Agung Republik Indonesia :  

Putusan Pengadilan Negeri

Daftar Putusan Pengadilan Negeri BintuhanBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut
RSS Berita Mahkamah Agung RI