Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bintuhan

Jalan Pengadilan - Padang Kempas, Bintuhan, Kab. Kaur, Bengkulu, Indonesia 38963

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI

Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bintuhan

JDIH Pengadilan Negeri Bintuhan

Berita Badan Peradilan Umum

Berita Badan Peradilan Umum

Berikut ini adalah berita terbaru Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

berisikan tentang Informasi Berita dan Informasi Pengumuman dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Pertemuan Dewan Pengarah Sustain 2018

      selasa, 11 Desember 2018, Pukul 09.30, Bertempat Dilantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri, Diselenggarakan Pertemuan Dewan Pengarah Sustain 2018. Acara Dibuka Dengan Sambutan Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non-yudisial, Kemudian Dilanjutkan Dengan Sambutan Dari Kepala Bagian Kerjasama Uni Eropa Dan Direktur Undp Indonesia.

      agenda Acara Adalah:

      - Pemaparan Pencapaian Proyek Tahun 2018 Serta Pemaparan Dan Persetujuan Atas Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2019yang Disampaikan Oleh Direktur Nasionl Proyek

      - Penyampaian Rencana Evaluasi Akhir Proyek Dan Penutupan Proyek Oleh Perwakilan Undp

      - Sesi Tanya Jawab

      - Kesimpulan Dan Penutup Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non-yudisiai
    • Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Ii Pada Mahkamah Agung Ri

      pada Hari Jumat, Tanggal 30 November 2018 Pukul 09.30 Wib Bertempat Di Tower Mahkamah Agung Ri Lantai 2 Di Selenggarakan Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Ii Pada Mahkamah Agung Ri

      pejabat Eselon Ii Yang Diambil Sumpahnya Dan Dilantik :

      1.   Zahlisa Vitalisa, S.h.

            Sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamag Agung Ri

      2.  Dr. Candra Boy Seroza, A.ag., M.ag.

            Sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamag Agung Ri

      3.  H. Sahwan, S.h., M.h.

            Sebagai Kepala Biro Keuangan Pada Badan Urusan Administrasi Mahkamag Agung Ri

    • Pendalaman Teknis Untuk Hakim Niaga 2018

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.a.r.i Pada Tanggal 29 November S.d. 1 Desember 2018 Telah Menyelenggarakan Kegiatan Pendalaman Materi Teknis Untuk Hakim Niaga Di Lingkungan Peradilan Umum, Bertempat Di Badan Diklat Kumdil Mega Mendung Bogor Yang Diikuti Oleh 58 (lima Puluh Delapan) Orang.

      kegiatan Ini Dilaksanakan Dalam Bentuk Focus Group Discussion (fgd) Yang Membahas Masalah-masalah Di Pengadilan Niaga Antara Lain Kepailitan, Pkpu Dan Hakim Pengawas.

    • Sosialisasi Dan Penyerahan Penyerahan Penghargaan Kepada Pengadilan Tingkat Banding

      mahkamah Agung Di Ballroom Novotel Lampung (22/11/2018) Menyerahkan Penghargaan Nasional Kepada Para Pimpinan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

      anugerah Penghargaan Nasional Tersebut Di Hadiri Oleh 30 Pimpinan Pengadilan Tinggi Se-indonesia Mewakili 352 Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia.

      apresiasi Dan Penghargaan Ma Atas Penerapan E-court Kepada Pengadilan-pengadilan Tinggi Sewilayah Provinsi Seluruh Indonesia Tersebut Adalah Penghargaan Bergengsi Di Dunia Peradilan. Penghargaan Tersebut Menjadi Indikator Pengadilan Mana Di Indonesia Yang Sudah Sangat Siap Menyambut Modernisasi Dan Digitalisasi Perkara Online  Guna Pengajuan Dan Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata Di Pengadilan Indonesia

      direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ma.ri Herri Swantoro Mengatakan Bahwa Penerapan E-court Cepat Atau Lambat Harus Di Laksanakan Di Dunia Peradilan Indonesia. Revolusi Teknologi Dan Informasi Yang Sedemikian Masif Kini Telah Mewarnai Setiap Lini Kehidupan Masyarakat. Transaksi Perdagangan, Pelayanan Jasa, Sosial Media, Aplikasi Teknologi Pekerjaan Hingga Penggunaan Teknologi Guna Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tidak Luput Dari Teknologi Informasi. Maka Oleh Karenanya Ma Harus Juga Merespon Revolusi Teknologi Informasi Itu Guna Menunjang Kinerja Peradilan Guna Memenuhi Prinsip Peradilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Murah. Ma Telah Cukup Lama Melakukan Kajian Terhadap Aplikasi Teknologi E-court Dibeberapa Peradilan Di Luar Negeri Terutama Pelaksanaan E-court Di Singapura Yang Telah Memulainya Sejak Tahun 2000. Saat Ini Capaian Penerapan E-court Di Indonesia Telah Mencapai 96%, Tersisa 7 Pengadilan Negeri Di Wilayah Bengkulu, 1 Pengadilan Negeri Di Jambi Dan 4 Pengadilan Negeri Di Jayapura. Sehingga Sebelum Habis Tahun 2018 Dirjen Badilum Yakin Seluruh Pengadilan Di Bawah Peradilan Umum Akan Mencapai 100% Dalam Penerapan E-court.

      "bapak Ketua Mahkamah Agung Ri, Memiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Mendorong Lembaga Mahkamah Agung Menjadi Peradilan Yang Modern Dan Profesional Berdiri Sejajar Dengan Peradilan Modern Di Dunia Internasional. Selamat Kepada Pengadilan-pengadilan Yang Meraih Penghargaan Ma Ini" Demikian Herri Yang Di Kenal Sebagai Perintis Akreditasi Dan Penjaminan Pengadilan Indonesia Tersebut Menjelaskan.

      pada Anugerah Penghargaan Nasional Penerapan E-court Tersebut Mahkamah Agung Memberikan Penghargaan Kepada 27 Pengadilan Tinggi Yang Telah Menerapkan E-court Di Indonesia. Pada Anugerah Tersebut Mahkamah Agung Memberikan Penghargaan Terbaik Kepada 4  Pengadilan Tinggi Yakni Jakarta meraih Ranking 1, Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah Ranking 2, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung Meraih Ranking 3 Dan Pengadilan Tinggi Makassar Meraih Rangking 4. Penghargaan Terbaik Itu Diberikan Oleh Karena Pengadilan Tinggi Tersebut Sukses Mendorong Jajarannya Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Wilayahnya Menerapkan E-court Pada Bulan September Lalu. 

      Ketua Pengadilan Tanjungkarang, Zaid Umar Bob Said Mengatakan Bahwa Dirinya Merasa Bangga Atas Raihan Lenghargaan Yang Diterimanya Tersebut. "penghargaan Ini Adalah Hasil Kerja Keras, Cerdas Dan Iklas Dari Seluruh Jajaran Pengadilan Tinggi Dan Jajaran Pengadilan Negeri Di Wilayah Provinsi Lampung, Salute Dan Bangga" Ucap Bob, Disambut Tepuk Tangan Meriah Seluruh Jajaran Peradilan Di Provinsi Lampung. (sa)                                                                                                             

       

    • Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Yang Modern

      bandar Lampung, 21 November 2018

      optimisme Mahkamah Agung Mewujudkan Tekad Menuju Peradilan Modern Nampaknya Akan Tercapai Sebelum Tahun 2018 Selesai. Dalam Evaluasi Dan Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ma, Herri Swantoro Di Novotel Lampung Rabu Malam (21/11/2018) Memaparkan Bahwa Aplikasi Pengajuan Gugatan Perdata Secara Online Di Pengadilan Negeri (e-court) Saat Ini Telah Mencapai 86%. Tersisa 5 Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pt Bengkulu, 1 Pengadilan Negeri Diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi, 1 Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo Dan 6 Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pt Jayapura Saat Ini Yang Belum Menerapkan Aplikasi E-court.

      dalam Kesempatan Evaluasi Dan Pembinaan Dirjen Badilum Tersebut Herri Swantoro Mengingatkan Secara Tegas Jika Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Yang Tidak Mampu Melaksanakan Penggunaan E-court Maka Mahkamah Agung Akan Mengevalusi Kepemimpinan Ketua-ketua Pt Tersebut.

      e-court Adalah Langkah Awal Bagi Dunia Peradilan Untuk Memulai Langkah Modernisasi Dan Digitalisasi Persidangan Di Pengadilan Indonesia.

      e-court Adalah Aplikasi Teknologi Yang Mengatur Mulai Dari Pengguna Layanan Administrasi Perkara, Pendaftaran Administrasi Perkara, Pemanggilan Para Pihak, Penerbitan Salinan Putusan, Dan Tata Kelola Administrasi, Pembayaran Biaya Perkara Yang Seluruhnya Dilakukan Secara Elektronik/online Saat Mengajukan Permohonan/gugatan Perkara Perdata, Agama, Tata Usaha Negara Yang Berlaku Di Masing-masing Lingkungan Peradilan

      modernisasi Pengadilan Melalui Pendaftaran Gugatan Secara Online (e-filling), Pembayaran Gugatan Secara Online (e-payment Melalui Mekanisme E-skum) Dan Mekanisme Pengiriman Berkas Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Dan Kesimpulan Secara Online (e-summons) Adalah Bentuk Kongkrit Dari Pelaksanaan Peraturan Ma (perma) No. 3/2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

      saat Ini, Pembayaran Secara Elektronik Dapat Dilakukan Melalui Bank-bank Pemerintah Yaitu Bank Btn, Bank Bri, Bank Bni 46, Bank Bni Syariah, Bank Mandiri, Dan Bank Mandiri Syariah.

      keuntungan Penggunaan E-court Adalah Untuk Para Pencari Keadilan. Beda Pengajuan Gugatan Secara Online Ini Dengan Gugatan Manual Yakni Pengajuan Secara Datang Langsung Ke Pengadilan Negeri Adalah Adanya Efesiensi Waktu Dan Efesiensi Biaya. "advokat Domisili Di Surabaya Bisa Mengajukan Gugatan Di Pn Tanjungkarang Tanpa Harus Datang Ke Pengadilan Negeri Diluar Kota Domisilinya Dan E-court Tidak Ada Prosedur Panggilan Delegasi Serta Biaya Proses Pengiriman Fisik. Sehingga Asas Peradilan Yang Cepat, Seserhana Dan Biaya Ringan Dapat Tercapai", Tandas Herri Swantoro Yang Dikenal Sebagai Perintis Akreditasi Dan Penjaminan Mutu Peradilan Di1 Indonesia.

      pada Kesempatan Tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung, Zaid Umar Bob Said Mengatakan Bahwa Seluruh Pengadilan Di Lampung Saat Ini Sudah Menerapkan Aplikasi Teknologi E-court, Sehingga Pt Tanjungkarang Lampung Sangat Optimis Jajarannya Dalam Menyambut Suksesnya Modernisasi Peradilan Indonesia. "9 Dari 10 Pn-pn Di Lampung Saat Ini Sudah Ada Gugatan Perkara Perdata Yang Masuk Didaftarakan Advokat Secara Online. Silahkan Lihat Di Sistem Aplikasi E-court Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp)di Pengadilan Kami" Ucap Bob, Yang Dikenal Sangat Dekat Dan Tegas Dengan Jajaran Anak Buahnya Di Pengadilan-pengadilan Negeri Di Lampung Tersebut. (sa)

    • Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Di Pn Tanjung Karang Dan Pt Tanjung Karang

      pada Hari Rabu Tanggal 21 November 2018, direktur Badan Peradilan Umum Melakukan Pembinaan Di Pn Tanjung Karang Dan Pt Tanjungkarang. Kegiatan Tersebut Dihadiri Oleh Kpt Seluruh Indonesia.

    • Kegiatan Pembinaan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas Ii

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.a.r.i Menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas Ii Pada Tanggal 25 S.d. 27 Oktober 2018, Bertempat Di Badan Diklat Kumdil Mega Mendung Bogor Yang Diikuti Oleh 40 (empat Puluh) Orang Peserta. Kegiatan Pembinaan Dibuka Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.h., M.h. Dilanjutkan Dengan Pembinaan Mengenai Kepemimpinan Organisasi Khususnya Di Pengadilan Negeri.

      menurut Dirjen Badilum Sebagai Leadership Harus Bisa Menggerakkan Organisasi Dan Bisa Menerapkan Regulasi Program-program  Dari Lembaga, Seorang Pemimpin Harus Menguasai Semua Yang Ada Di Pengadilan Baik Mengenai Kepaniteraan Dan Kesekretariatan, Selain Itu Ketua Dan Wakil Ketua Harus Sebagai Top Role Model Yaitu Contoh Yang Terbaik Daripada Yang Dipimpin. Seorang Pemimpin Harus Bisa Memotivasi Dirinya Sendiri, Seorang Pemimpin Harus Memiliki Kemampuan Teknis Yudisial Dalam Membantu Jalannya Kelancaran Persidangan Para Hakim Dan Juga Harus Memiliki Bekal Kemampuan Teknis Administrasi Dalam Memimpin Dan Mengelola Organisasi Yang Lebih Baik, Pemimpin Harus Bisa Melaksanakan Pelayanan Hukum Yang Benar Dan Cepat.

      peserta Kegiatan Juga Mendapatkan Materi Mengenai Manajemen Kepemimpinan, Kebijakan Umum Akreditasi, Proses Audit Administrasi Perkara Dan Pelaksanaan Dipa 01 Dan Dipa 03 Dari Para Pemateri Yang Berkompeten Dibidangnya.

    • Segenap Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Berduka Cita

      segenap Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Air Jt 610 Di Perairan Tanjung Karawang, tanggal 29-10-2018

      anggota Ikahi Yang Tercatat Sebagai Penumpang Adalah :

      1. Kartika Ayuningtyas Upik, Hakim Tinggi Bangka Belitung 2. Hasnawati, Hakim Tinggi Bangka Belitung 3. Rijal Mahdi, Hakim Tinggi Pta Bangka Belitung 4. Ikhsan Riyadi, Hakim Pn Koba 

      semoga Allah Swt Akan Selalu Memberikan Samudra Kesabaran Dan Ketabahan Pada Keluarga Yang Ditinggalkan.

    • Pelantikan Pejabat Eselon Iv Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mari

      jakarta, Kamis, 27 September 2018. Bertempat Di Gedung Sekretariat Mari Lantai Xii, Dilaksanakan Pelantikan Pejabat Eselon Iv Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mari Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mari. 

      pejabat Yang Dilantik Adalah:

      1. Kamaluddin, Sh Sebagai Kasi Pelayanan Peradilan Pada Sub Dit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

      2. Misra Dewita, Sh, Mh Sebagai Kasi Bimbingan I Pada Sub Dit. Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

      3. Saenal Akbar, Sh, Mh Sebagai Kasi Mutasi Ii Pada Sub Dit Mutasi Panitera Dan Jurusita Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

      4. Suwarni, Sh Sebagai Kasub Bag Umum Kepegawaian Pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

      5. Supeno, Sh Sebagai Kasi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Dan Grasi Pada Sub Dit. Peninjauan Kembali Dan Grasi Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Pidana

      6. Sigit Tri Nugroho, Se Sebagai Kasi Arsip Dan Dokumentasi Pada Sub Dit. Data Dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

      7. Yayat Sudrajat, Sh, Mh, Mm Sebagai Kasi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan Pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Pidana

      8. Bambang Subekti, Sh, Mh Sebagai Kasi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Pada Sub Dit. Kasasi Pidana Khusus Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Pidana

    • Penyerahan Sertifikat Akreditasi Dan Piagam Lomba Ptsp Oleh Ketua Ma Di Nusa Dua

      nusa Dua - Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh. Kembali Menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (sapm) Kepada Satuan-satuan Kerja Pengadilan Di Nusa Dua, Denpasar, Senin (10/09/2018). Pada Saat Bersamaan, Juga Diserahkan Piagam Pemenang Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Untuk 4 (empat) Lingkungan Peradilan Yang Telah Diadakan Beberapa Waktu Lalu.

      dalam Sambutannya Mewakili Para Direktur Jenderal Badan Peradilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Heri Swantoro, Sh., Mh Menyebutkan Bahwa Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Diberikan Kepada 12 (dua Belas) Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Terdiri Dari 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri Yang Predikatnya Naik Dari Predikat B (good Performance) Menjadi A (excellent) Yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Dumai, Pengadilan Negeri Bangkinang, Pengadilan Negeri Kandangan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Sangatta, Dan Pengadilan Negeri Ambon Yang Predikatnya Naik Dari Predikat B (good Performance) Menjadi A (excellent) Sedangkan 2 (dua) Pengadilan Lainnya Yakni Pengadilan Negeri Medan Dan Pengadilan Negeri Atambua Turun Dari Peringkat A (excellent) Menjadi B (good). Beliau Juga Menyampaikan Bahwa Ptsp Adalah Merupakan Langkah Kedua Setelah Apm Sedangkan Langkah Ketiga Adalah Penerapan E-court Berdasarkan Perma 3 Tahun 2018.

      disamping Penyerahan Sertifikat Akreditasi, Prof. Hatta Ali Juga Memberikan Penghargan Kepada Pemenang Lomba Ptsp Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan. Untuk Peradilan Umum Sendiri, Terdapat 6 (enam) Pengadilan Tinggi Dan 26 (dua Puluh Enam) Pengadilan Negeri Yang Menerima Penghargaan Ptsp. Untuk Pengadilan Tinggi, Juara 1 Jatuh Kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Juara 2 Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Juara 3 Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Juara Harapan 1 Pengadilan Tinggi Aceh, Juara Harapan 2 Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Dan Juara Harapan 3 Pengadilan Tinggi Makassar. Untuk Kelas 1a Khusus Juara 1 Diraih Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Juara 2 Pengadilan Negeri Surabaya, Juara 3 Pengadilan Negeri Bekasi Dan Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Medan. Untuk Kelas 1a Yang Menjadi Juara 1 Adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Juara 2 Pengadilan Negeri Pekanbaru, Juara 3 Pengadilan Negeri Cibinong, Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Ambon, Juara Harapan 2 Pengadilan Negeri Sungguminasa Dan Juara Harapan 3 Pengadilan Negeri Klaten. Pengadilan Negeri Kelas 1b Juara 1 Adalah Pengadilan Negeri Depok, Juara 2 Pengadilan Negeri Selong, Juara 3 Pengadilan Negeri Wates, Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Martapura, Juara Harapan 2 Pengadilan Negeri Sengkang Dan Juara Harapan 3 Pengadilan Negeri Bangko. Pengadilan Negeri Kelas 2 Juara 1 Adalah Pengadilan Negeri Kuningan, Juara 2 Pengadilan Negeri Semarapura, Juara 3 Pengadilan Negeri Wonosari, Juara Harapan 1 Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Juara Harapan 2 Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Juara Harapan 3 Pengadilan Negeri Praya, Juara Harapan 4 Pengadilan Negeri Masohi, Juara Harapan 5 Pengadilan Negeri Oelamasi, Juara Harapan 6 Pengadilan Negeri Pandeglang, Dan Juara Harapan 7 Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Untuk Juara Umum Diraih Oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

    • Focus Group Discussion Di Lingkungan Peradilan Umum

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Melalui Focus Group Discussion (fgd) Pada Tanggal 14 Agustus 2018 S.d. 16 Agustus 2018. Acara Dilaksanakan Di Hotel Grand Clarion Kendari Dan Dibuka Oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Haswandi, S.h., S.e., M.hum Yang Diikuti Oleh 58 Peserta Terdiri Dari Para Panitera Pengganti Dan Jurusita Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Dengan Narasumber  Yaitu Dr. Haswandi, S.h., S.e., M.hum (direktur Binganis), Dr. Teuku Ilzanoor, S.h., M.hum (panitera Pt Jakarta), H. Adi Wahyono, S.h., M.hum (panitera Pt Kupang), Dan Tavip Dwi Jatmiko, S.h., M.h. (panitera Pn Jakbar) Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Kemampuan Teknis Para Panitera Pengganti Dan Jurusita Dalam Melaksanakan Tugas Sehari-hari. (tpu)

    • Upacara Bendera Memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Ri Ke-73 Tahun 2018

      minggu, 19 Agustus 2018 Pukul 07.30 Wib, Mahkamah Agung Ri Mengadakan Upacara Bendera Memperingati Hari Ulang Tahunnya Yang Ke-73. Bertindak Sebagai Pembina Upacara Adalah Ketua Mahkamah Agung Ri Yang Pada Kesempatan Ini Mencanangkan E-court Diberlakukan Bagi 4 (empat) Lingkungan Peradilan Dan Diharapkan Seluruh Peradilan Sudah Memakai Aplikasi Ini Setahun Setelah Dicanangkan. Dan Untuk Memeriahkan Hut Mari, Setelah Upacara Bendera Dilanjutkan Dengan Jalan Santai Bersama Pimpinan Mari Dan Seluruh Pegawai Serta Warga Peradilan Se Jabotabek.

    • Peresmian Pelayan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

      pelayan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Secara Resmi Dioprasionalkan Ditandai Dengan Penekanan Tombol Sirine, Dilanjutkan Penandatanganan Sertifikat Peresmian Dan Pengguntingan Pita Oleh Dirjen Badilum Mari Bpk. Dr. Heri Swantoro S.h., M.h. Pada Tanggal 27 Juli 2018, Di Dampingi Oleh Kpt Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h., Moh Hatta S.h., M.h. Wkpt Tanjungkarang, Kejati Lampung, Perwakilan Kemenkum Ham Dan Walikota Serta Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dan Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Umum.

      kehadiran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Di Pt Tanjungkarang Disambut Dengan Tarian Selamat Datang Sekapursirih Untuk Tamu Yang Terhormat. Kpt Tanjungkarang Dalam Sambutannya Menyampaikan Terimakasih Dan Penghargaan Yang Sebesar-besarnya Atas Kehadiran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mari Dengan Rombongan Dalam Acara Peresmian Ptsp Pt Tanjungkarang Bersama Pn Menggala, Pn Sukadana, Pn Liwa, Dan Pn Blambangan Umpu, Enam Pengadilan Negeri Lainnya Telah Diresmikan Lebih Dulu Pada Tanggal 8 Februari 2018 Oleh Direktur Pranata Dan Tata Laksana Perkara Pidana. Dua Pengadilan Negeri Di Wilayah Pt Tanjungkarang Telah Mendapat Password E-court, Yaitu Pengadilan Negeri Tanjungkarang Dan Pengadilan Negeri Metro Dan Siap Untuk Melaksanakan.

      dalam Sambutannya Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Menekankan Tiga Hal, Yaitu Mengenai Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Dan E-court. Setelah Selesai Peresmian Direktur Jendral Peradilan Umum Mari Meninjau Ptsp Pt Tanjungkarang Sekaligus Berdialog Dengan Petugas Layanan Ptsp Serta Melihat Mis Dan Sipp Pada Layar Monitor Yang Tersedia Di Ruang Lobi Pt Tanjungkarang, Dilanjutkan Dengan Wawancara Via Teleconference Dengan Petugas Ptsp Di Wilayah Hukum Pt Tanjungkarang. Kunjungan Dilanjutkan Ke Pn Tanjungkarang, Pn Metro, Pn Sukadana, Pn Gunung Sugih, Pn Menggala Yang Dirangkai Dengan Kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak, Hernia, Khitanan Dan Donor Darah Di Pn Gunung Sugih Bekerjasama Dengan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, Pt. Ariya Nobel Dan Pemda Lampung Tengah. Dan Pada Kesempatan Itu Juga Memecahkan Rekor Muri Operasi Hernia Terbanyak Dengan Jumlah 35 Orang (ssdk Nurman).

        

        

    • Pembinaaan Dan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2018

      jumat, Tanggal 3 Agustus 2018 Bertempat Di Hotel Intercontinental, Jalan Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat,direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Pembinaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Dipimpin Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Ini Berlangsung Dari Tanggal 3 Hingga Tanggal 4 Agustus 2018 Yang Dihadiri Oleh Para Pejabat Eselon Ii, Iii, Iv Dan Seluruh Pegawai Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

    • Mahkamah Agung Ri Meresmikan Aplikasi E-court

      perkara Pertama Yang Didaftarkan Secara Elektronik Diterima Serentak Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya Dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

      pembaruanperadilan.net, balikpapan

      peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan telah Disahkan Pada 29 Maret 2018 Lalu. Kini Melanjutkan Inovasi Tersebut, Akhirnya Aplikasi Pengadilan Elektronik (e-court) Diluncurkan Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri Prof. Dr. M Hatta Ali S.h., M.h. Di Balikpapan Pada Jumat (13/8) Siang Lalu. Acara Peluncuran Aplikasi E-court Dilaksanakan Berbarengan Dengan Pembinaan Teknis Yudisial Dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pada 4 Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung.

      prosesi Peresmian Penggunaan Aplikasi E-court Dilakukan Secara Simbolis Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri Di Depan Tidak Kurang 1.000 Orang Warga Peradilan Yang Menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Dan Para Undangan, Yang Antara Lain Terdiri Dari Perwakilan Mitra Pembayaran Uang Perkara Pengadilan (bank Btn, Bank Bri, Bank Bni 46, Bank Bni Syariah, Bank Mandiri, Dan Bank Mandiri Syariah). Ketua Ma Menekan Tombol Peresmian Yang Kemudian Dilanjutkan Dengan Menyaksikan Secara Langsung Proses Penerimaan Perkara Dengan Elektronik Pada Tiga Pengadilan Secara Langsung, Yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya Dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

      acara Kemudian Dilanjutkan Dengan Tele-conference Antara Ketua Ma Dengan Para Tiga Pengadilan Yang Menerima Pendaftaran Dan Para Advokat Yang Melakukan Pendaftaran Secara Online Untuk Mengetahui Kesan Dan Pengalaman Mereka Menjadi Salah Satu Pendaftar Pertama Perkara Dengan Menggunakan Aplikasi E-court. Tercatat Saat Ini Sudah Ada 2 Perkara Diajukan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 Perkara Di Pn Surabaya, Serta 1 Perkara Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

      lompatan Besar Bagi Layanan Peradilan

      ketua Ma Dalam Sambutannya Menyatakan Bahwa Peresmian E-court Merupakan Lompatan Besar Dalam Keseluruhan Upaya Besar Melakukan Perubahan Administrasi Di Pengadilan. Sistem E-court Mahkamah Agung Memungkinkan Penggugat Melakukan Permohonan Atau Gugatan Perdata/perdata Agama/tun Di Seluruh Indonesia Secara Elektronik Tanpa Perlu Datang Langsung Ke Gedung Pengadilan. Pembayaran Juga Jadi Makin Ringkas, Karena Sistem E-payment Memungkinkan Pembayaran Dilakukan Dari Bank Apapun Dengan Saluran Pembayaran Elektronik Apapun, Seperti Misalnya Internet Banking, Sms Banking, Transfer Atm Mitra Pembayaran Yang Dimiliki Pengadilan Tersebut.

      pemanggilan Elektronik (e-summons) Juga Sangat Meringkas Proses Dan Menghemat Biaya, Karena Pemanggilan Bisa Dilakukan Langsung Ke Domisili Elektronik Termasuk Meniadakan Kebutuhan Prosedur Delegasi Dalam Hal Para Pihak Ada Bertempat Tinggal Di Wilayah Yang Berbeda. Hal Ini Memungkinkan Biaya Panggilan Ditekan Se-minimal Mungkin Sampai Nol Rupiah.  Khusus Untuk E-summons, Sesuai Perma No.3 Tahun 2018, Prosedur Ini Hanya Bisa Ditempuh Apabila Para Pihak Menyetujui Untuk Dilakukan Panggilan Secara Elektronik, Untuk Mengantisipasi Kesenjangan Yang Mungkin Terjadi Dalam Masa Awal Pengenalan Aplikasi Ini.

      ke Depannya Sistem E-court Sudah Diarahkan Ke Penggunaan Yang Lebih Luas, Yaitu Implementasi Litigasi Elektronik, Mengingat Pasal 5 Perma No.3 Tahun 2018 Telah  mencantumkan Juga Jenis Dokumen Yang Bisa Dikirim Secara Elektronik Meliputi Jawaban, Replik, Duplik, Dan Kesimpulan. Hanya Saja Implementasi Penuhnya Menunggu Pengaturan Teknis. Ketua Ma Dalam Sambutannya Mengatakan Bahwa Bentuk E-litigation Masih Perlu Dikembangkan, Dan Bentuk Akhirnya Bisa Sangat Beragam Tergantung Pengembangan Yang Dilakukan Mahkamah Agung Nantinya.

      satu Tahun Harus Sudah Terimplementasi Di Seluruh Pengadilan

      perma Nomor No.3 Tahun 2018 Sudah Menetapkan Bahwa Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Berlaku Bagi Perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Militer Dan Tata Usaha Negara, Namun Saat Ini Pendaftaran Baru Dapat Diberlakukan Pada Peradilan Umum, Agama Dan Tun. Mengingat Perkara Tata Usaha Militer Pada Peradilan Militer Belum Operasional. Selanjutnya, Mengingat Banyak Prakondisi Yang Harus Dipenuhi Untuk Dapat Dilaksanakannya Aplikasi E-court, Untuk Tahap Ini Sekretaris Mahkamah Agung Ri Berdasarkan Surat Nomor 305/sek/sk/vii/2018 Menunjuk 32 Pengadilan Dari Peradilan Umum, Agama, Dan Tun Untuk Melaksanakan Uji Coba Implementasi E-court Untuk Tahap Ini.

      adapun Pengadilan Percontohan Meliputi Pn Jakarta Pusat, Pn Jakarta Utara, Pn Jakarta Selatan, Pn Jakarta Timur, Pn Jakarta Barat, Pn Tangerang, Pn Bekasi, Pn Bandung, Pn Karawang, Pn Surabaya, Pn Sidoarjo, Pn Medan, Pn Makassar, Pn Semarang, Pn Surakarta, Pn Palembang, Pn Metro. Sementara Itu Di Lingkungan Peradilan Agama Meliputi, Pa Jakarta Pusat, Pa Jakarta Utara, Pa Jakarta Selatan, Pa Jakarta Timur, Pa Jakarta Barat, Pa Depok, Pa Surabaya, Pa Denpasar, Pa Medan. Untuk Pengadilan Tun Pengadilan Percontohan Meliputi Ptun Jakarta, Ptun Bandung, Ptun Serang, Ptun Denpasar, Ptun Makassar Dan Ptun Tanjung Pinang.

      ketua Ma Dalam Sambutannya Berharap Agar Dalam Waktu Tepat Satu Tahun Sejak Peresmian Aplikasi E-court Ini, Maka Aplikasi E-court Harus Sudah Bisa Diaplikasikan Di Seluruh Pengadilan Di Indonesia. Sekaligus Menantang Kesiapan Para Pimpinan Badan Peradilan Untuk Memenuhi Target Tersebut Yang Langsung Disambut Positif Oleh Para Peserta. Beliau Juga Meminta Agar Para Direktur Jenderal Untuk Bisa Melaporkan Hasil Uji Coba Tahap Pertama Ini Dalam Waktu 6 Bulan.

      penerimaan Pendaftaran Perkara Secara Live

      dalam Kesempatan Peresmian Tersebut Dilakukan Pula Demonstrasi Penerimaan Perkara Secara Live Di Tiga Pengadilan Secara Simultan. Para Pengacara Yang Melakukan Pendaftaran Perkara Mengklaim Bahwa Mereka Sangat Mengapresiasi Inisiatif Mahkamah Agung Dalam Membuka Sistem Pelayanan E-court. Juniver Girsang Dari Peradi Jakarta Menyatakan Bahwa Advokat Sangat Berterima Kasih Kepada Peluncuran Sistem Ini. Advokat Kini Bisa Beracara Di Banyak Tempat Tanpa Perlu Harus Hadir Langsung, Dan Tentunya Ini Memotong Biaya. Pembayaran Perkara Bisa Dilakukan Dari Bank Manapun Dengan Saluran Apapun, Terlepas Dari Mitra Pembayaran Yang Dimiliki Pengadilan. Pengacara Di Surabaya Juga Mengaku Bahwa Proses Pendaftaran Perkara Sangat Cepat, Proses Pendaftaran, Pembayaran Sampai Keluar Nomor Perkara Dapat Diselesaikan Dalam Hitungan Satu Jam.

      salah Satu Advokat Yang Berpartisipasi, Juniver Girsang Mewakili Peradi Menyatakan Bahwa Peradi Yang Dipimpinnya Sangat Menghargai Inisiatif Mahkamah Agung Ini, Dan Berjanji Untuk Membantu Melakukan Sosialisasi Dan Pengenalan E-court Ini Ke Segenap Anggotanya.

      ketua Ma Dalam Dialog Live Juga Memberikan Pesan Bahwa Ke Depannya Para Pihak Tidak Perlu Lagi Terlalu Sering Untuk Bolak Balik Ke Gedung Pengadilan, Yang Dengan Sendirinya Memotong Biaya Dan Waktu.

      bagian Dari Inisiatif Kemudahan Berusaha

      reformasi Pelayanan Perkara Ini Tidak Lepas Dari Upaya Mahkamah Agung Untuk Mendorong Tingkat Daya Saing Ri Dalam Survei Kemudahan Berusaha. Survei Kemudahan Berusaha Adalah Suatu Survei Global Yang Dilakukan Oleh World Bank Group Terhadap Tidak Kurang Dari 180 Negara Di Seluruh Dunia Sejak Tahun 2012. Survei Dilakukan Untuk Mengukur Seberapa Kondusif Kerangka Regulasi Dan Kebijakan Pada Suatu Negara Terkait Dengan Dimulainya Berusaha Dan Kegiatan Usaha Di Lokal Di Negara Tersebut.

      pemerintah Ri Sejak Tahun 2016 Sudah Menetapkan Target Strategis Untuk Mendongkrak Peringkat Kemudahan Berusaha Dari Peringkat 120 Pada Tahun 2016 Menjadi Peringkat 40. Pada Tahun 2018 Peringkat Ri Tercatat Berhasil Dinaikkan Ke Peringkat 72. Mahkamah Agung Bertanggung Jawab Atas Dua Komponen Survei, Yaitu Penegakan Kontrak Dan Penyelesaian Kepailitan. Pada Dua Parameter Tersebut Telah Terjadi Peningkatan Peringkat Yang Cukup Baik Dalam Dua Tahun Terakhir, Tercatat Peringkat Penegakan Kontrak Berhasil Naik Dari Peringkat 166 Pada Tahun 2017 Ke Peringkat 145 Pada Tahun 2018. Sementara Itu Peringkat Penyelesaian Kepailitan Berhasil Dinaikkan Dari Peringkat 76 Pada Tahun 2017 Ke Peringkat 38 Pada Tahun 2018.

      dengan Disahkannya Perma No.3 Tahun 2018 Dan Diresmikannya Fasilitas E-court, Maka Diharapkan Pada Survey Kemudahan Berusaha Selanjutnya Akan Ada Peningkatan Pada Parameter Penegakan Kontrak Khususnya Dalam Sub Parameter Indeks Kualitas Proses Berperkara, Dimana Pada Poin Otomatisasi Perkara Akan Diperoleh Tambahan Dari Indikator E-filing, E-payment Dan E-summons.

      untuk Mendorong Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha, Mahkamah Agung Telah Membentuk Mekanisme Koordinasi Melalui Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha  Berdasarkan Sk Kma Nomor 043 Kma/sk/ii/2017 Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha. Kelompok Kerja Ini Dipimpin Oleh Ym Ketua Kamar Perdata Mari H. Sultoni Mohdally S.h., M.h. Dan Hakim Agung Dr. Syamsul Maarif, S.h., Ll.m. Kelompok Kerja Ini Akan Terus Mendorong Perbaikan Sistemis Dalam Berbagai Agenda Guna Mendorong Peringkat Kemudahan Berusaha.(*)

      sumber

  • Berita Pengumuman Badan Peradilan Umum (Badilum)






Rekapitulasi Data SIPP

Rekapitulasi Data SIPP Sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyajikan data realtime terhadap kinerja pengadilan. Lihat rekapitulasi kinerja pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Sebagai bentuk layanan informasi hukum dan perundangan, kami sajikan pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik pada Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri Bintuhan. Gunakan form di bawah ini untuk melakukan pencarian cepat.


 
Cari di Mahkamah Agung Republik Indonesia :  

Putusan Pengadilan Negeri

Daftar Putusan Pengadilan Negeri BintuhanBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?Berdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut
RSS Berita Mahkamah Agung RI